jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memetakan dan mengkaji kendala-kendala yang ada selama sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan.
“Terutama kendala yang terjadi di daerah terpencil sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan segera solusi terbaiknya,” kata Bambang, Jumat (8/5).
BACA JUGA: Bamsoet dan SOKSI Gelar Rapid Test, Suntik Vitamin C dan Bagikan Sembako
Seperti diketahui, selama pandemi Covid-19 yang telah berlangsung dua bulan, dunia pendidikan juga mengalmi kesulitan sehingga sistem PJJ pun diterapkan. Namun, ditemukan banyaknya kendala-kendala selama proses PJJ.
Bambang mendorong Kemendikbud yang dipimpin Menteri Nadiem Anwar Makariem, itu membuat kurikulum yang fleksibel hingga guru bisa memilih yang cocok sesuai kompetensi dan tidak membebani siswa.
BACA JUGA: Mendikbud: Kombinasi Pembelajaran Tatap Muka dan Daring Majukan Pendidikan Nasional
“Ini mengingat setiap sekolah dan daerah memiliki level kompetensi fundamental yang berbeda, baik dalam literasi, numerisasi maupun hal lainnya,” ungkap dia.
Mantan wakil ketua DPR itu mengatakan pemerintah perlu terus memastikan proses sekolah melaksanakan PJJ dan digitalisasi pendidikan berjalan secara optimal. Sehingga proses belajar-mengajar sesuai target pemerintah dengan menggunakan sistem PJJ.
BACA JUGA: Syarief Hasan Apresiasi Kerja Keras dan Ketegasan Ketua Gugus Tugas COVID-19
“Kami mendorong pemerintah menyediakan pelatihan virtual bagi para guru selama masa pandemi Covid-19, sehingga mereka dapat pemahaman yang baik mengenai pola mengajar melalui sistem PJJ, mengingat kesiapan guru sangat diperlukan dalam proses PJJ,” pungkasnya.(Boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy