jpnn.com - JAKARTA – Rencana Munas Partai Golkar belum jelas, pasca keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubu Bali beberapa hari lalu.
Internal beringin masih menunggu penyikapan terkini dari Aburizal Bakrie, ketua umum Golkar hasil munas Riau 2009 sekaligus ketua umum Golkar kubu munas Bali 2014.
BACA JUGA: JK Saksikan GMT di Palu, Pak Presiden?
Meskipun Munas sempat disepakati dalam rapat harian kepengurusan munas Riau yang dipimpin Ical, rapat pleno sebagai forum pengambilan keputusan final tak kunjung terlaksana.
’’Kami sendiri dari tim pemenangan calon ketua umum Golkar Ade Komarudin sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya pada keputusan dan kebijakan Ketua Umum ARB (Ical, Red),’’ ungkap politikus Golkar Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin (6/3). Dia yakin Ical akan mengambil keputusan terbaik bagi masa depan Golkar.
BACA JUGA: Mendung Bakal Tutupi Gerhana Matahari, Hanya Dua Titik yang Cerah
Beberapa suara yang kini berkembang, khususnya dari kubu munas Bali, mendesak untuk menunda, bahkan membatalkan, pelaksanaan munas islah. Dengan mengacu putusan MA terakhir, pemerintah didesak segera mengesahkan kepengurusan hasil munas Bali.
Menanggapi dinamika tersebut, Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, menyatakan setuju. Dia ikut mendesak pemerintah segera melakukan pengesahan tersebut. Namun, harus dicarikan solusi ketika pemerintah nanti tetap bersikukuh tidak akan menerbitkan SK kepengurusan baru.
BACA JUGA: Mengharukan! Habibie Masih Sempat Beri Nasihat ke Golkar
Dengan kata lain, pemerintah tetap berpegang pada SK perpanjangan kepengurusan munas Riau sebagai penyelenggara munas islah untuk mengakhiri dualisme kepengurusan di tubuh Golkar.
Menurut dia, solusi antisipatif itu penting. Sebab, jika keadaan tanpa kejelasan seperti sekarang terus berlarut-larut, bisa saja muncul munas tandingan jilid kedua dengan modus penyelamatan partai.
’’Ujung-ujungnya mudah ditebak. Munas penyelamatan partai inilah yang bakal di-endors dan kembali menjadi kuda troya pemerintah melalui operasi senyap,’’ katanya.
Bamsoet juga membeber kekhawatiran yang mulai muncul di kalangan pengurus dewan pimpinan daerah (DPD) I tingkat provinsi dan DPD II tingkat kabupaten/kota Golkar se-Indonesia. Menurut Bamsoet, mereka resah tentang ketidaksiapan Golkar dalam menghadapi pilkada serentak pada 2017 mendatang.
Bahkan, mereka terancam tidak bisa ikut sama sekali dalam ajang tersebut. Hal itu mengingat tahapan pencalonan pilkada serentak putaran kedua itu dimulai pada Juni 2016.
’’Intinya, posisi kami ikut saja, apakah munas mau digelar bulan April, Juli, atau Oktober tahun ini. Bahkan, jika diputuskan tahun 2019 pun, tidak ada masalah,’’ tegas Bamsoet.
’’Kami percaya semua kader Golkar mulai akar rumput hingga sesepuh berkepentingan Golkar tidak boleh hancur hanya karena ego dan ambisi kelompok tertentu,’’ imbuhnya. (dyn/c19/pri/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Biar Adil, Komjen BG Kasih Deponering juga Dong
Redaktur : Tim Redaksi