jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 sebagai pesta demokrasi yang damai dan penuh kegembiraan. Bamsoet menyampaikan ajakannya saat berpidato pada Sidang Bersama DPR dan DPD di gedung parlemen, Jakarta, Kamis (16/8).
“Mari kita jadikan Pemilu 2019 sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan agar pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia menjadi negara maju, modern, adil dan sejahtera, serta sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia,” kata Bambang dalam sidang yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla itu.
BACA JUGA: Ssttt, Ada Inisial M untuk Pimpin Tim Sukses Jokowi-Maruf
Legislator Partai Golkar itu mengharapkan pemilu menjadi wahana yang mencerahkan. Dia menegaskan, berbeda pilihan politik bukan berarti harus berseteru.
Menurutnya, bersaing tidak berarti bermusuhan. Sebab, lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan.
BACA JUGA: Misbakhun Beber Bukti Jokowi Peduli Ekonomi Kreatif & UMKM
“Kita harus menempatkan persaingan sebagai seleksi demokrasi untuk menemukan pemimpin yang amanah dan dicintai oleh rakyat,” ujar Bamsoet.
Mantan wartawan itu menambahkan, semua harus menyadari bahwa dunia politik hari ini sudah masuk era digital dan revolusi industri 4.0. Salah satu produk populernya adalah media sosial.
BACA JUGA: Duh, Konon Sistem Urut Kacang Polri Rusak di Era Jokowi
Menurut dia, dengan media sosial maka demokrasi tumbuh sangat dinamis, sehingga acap kali sangat sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu demi menjaga keteduhan politik, kata Bamsoet, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial terutama terkait dengan isu-isu berbau SARA dan maraknya politik identitas.
“Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa,” katanya.
Bamsoet lantas mencontohkan hujatan kepada tokoh agama gara-gara berbeda haluan politik. Petinggi partai politik, presiden dan pimpinan lembaga-lembaga negara juga sering dicaci maki dan dilecehkan.
“Mereka dianggap tak mampu. Program pemerintah dianggap nihil. Perbedaan politik dikutuk. Kritik berubah menjadi pembunuhan karakter yang kejam. Fondasi berbangsa digoyang dengan isu SARA. Ditambah lewat strategi politisasi agama yang berakibat menguatnya politik identitas,” ujar Bamsoet.
Akibatnya, kebinekaan dalam bahaya. Bahkan semua orang cenderung merasa paling benar.
Di sisi lain kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Sementara akal sehat dianggap nista.
“Karena itu, sudah saatnya kita harus berani mengatakan secara tegas selamat tinggal, politik identitas,” katanya dalam Sidang Bersama DPR dan DPD yang dihadiri para pimpinan lembaga negara itu.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu juga mengajak semua pihak memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan demi menyuburkan kedamaian dan kebersamaan. “Sehingga semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila,” ujarnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka 2018, Ini Daftar Namanya
Redaktur & Reporter : Boy