jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membanggakan keberpihakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ataupun perusahaan rintisan yang dibangun anak-anak muda. Menurutnya, salah satu bukti kepedulian Presiden Jokowi terhadap perusahaan rintisan anak-anak muda adalah pembentukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf).
Misbakhun menuturkan, pemerintahan sebelum Jokowi belum memiliki badna khusus yang menangani ekonomi kreatif yang sebagian besar pelakunya anak-anak muda. “Ini pertama kali ada di pemerintahan Pak Jokowi," kata Misbakhun dalam seminar bertema Memilih Pemimpin Masa Depan Pro Ekonomi Rakyat yang digelar Indosterling Forum di Jakarta, Rabu (15/08).
BACA JUGA: Cuma di Zaman Jokowi, Polisi Dimanja Pemerintah
Politikus Partai Golkar itu juga membeber upaya pemerintahan Presiden Jokowi dalam memaksimalkan potensi anak-anak muda. Salah satu bentuknya adalah kebijakan pemerintah memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak muda untuk mengembangkan diri di berbagai bidang usaha, termasuk ekonomi kreatif.
"Pemerintahan Jokowi pun sangat membantu bagaimana mereka memperoleh investor, mempromosikan ide dan gagasan agar menarik dari pihak yang berkepentingan," tuturnya.
BACA JUGA: Duh, Konon Sistem Urut Kacang Polri Rusak di Era Jokowi
Dalam catatan Misbakhun, hal yang menarik saat ini adalah kebijakan pemerintah memberi kelonggaran kepada pelaku usaha kecil menengah, khususnya soal Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, kelonggaran dalam hal permodalan itu demi memperbanyak pertumbuhan pelaku usaha kecil dan menengah.
"Di Indonesia ini ada sekitar 59 juta pelaku usaha kecil dan menengah. Sedangkan pelaku usaha menengah ke atas itu tidak lebih dari dua juta," ujarnya.
BACA JUGA: Tim Jokowi Mulai Persiapkan Pasukan Medsos
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, kendala bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah permodalan. Namun, tutur Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang berpihak pada UMKM.
"Faktanya akses terhadap KUR dipermudah. Biaya KUR saat ini juga lebih murah. Karena kita sadar bahwa mereka butuh keberpihakan negara," tutur legislator yang dikenal gigih membela kebijakan Presiden Jokowi itu.
Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada pelaku UKM juga dilengkapi dengan program tax amnesty. Bahkan, Presiden Jokowi pada Juni lalu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen.
"Ini semua untuk memberikan relaksasi bagi pengusaha kecil dan menjadi kebijakan afirmatif pemerintah," pungkasnya.(jpg/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka 2018, Ini Daftar Namanya
Redaktur : Tim Redaksi