jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meneruskan program Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu contohnya adalah merevolusi program bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan peran kaum perempuan.
Menurut Bamsoet, hal ini mengisyaratkan perempuan harus dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: Politikus PDIP Ini Geram ke Amien Rais, Nih Alasannya
"Alhamdulilah di era pemerintahan Pak SBY dan Presiden Jokowi sudah ada berbagai program bantuan sosial yang melibatkan peran perempuan di dalamnya,” kata Bamsoet saat mendampingi SBY menghadiri peringatan Hari Perempuan Internasional bertajuk “Mengurangi Kemiskinan Perempuan Menuju Ekonomi Indonesia yang Kuat dan Berkeadilan" yang digelar Fraksi Partai Demokrat DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, Senin (19/3).
Bamsoet ingin berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan harus bisa saling berintegrasi dengan program pemberdayaan perempuan. Dengan integrasi tersebut, kata dia, perempuan mendapat posisi dan peran yang signifikan. "Negara punya kewajiban memasilitasi dan memberdayakan kaum perempuan dengan mengedepankan program pembangunan berspektif gender," kata Bamsoet.
BACA JUGA: PD Tonjolkan AHY tapi Muncul Nama TGB, Roy Suryo Jadi Curiga
Mantan ketua Komisi III DPR ini menambahkan, revolusi bantuan sosial juga dilakukan dalam mekanisme penyaluran dari tunai ke nontunai bisa meminimalisir penyimpangan, sehingga memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tepat guna.
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra) merupakan beberapa bantuan sosial yang secara nyata melibatkan peran perempuan.
BACA JUGA: Bu Mega Resmi Tunjuk Utut, Begini Respons Bamsoet
"Melalui PKH dan Rastra, beban pengeluaran rumah tangga bisa berkurang. Dalam jangka panjang, bisa mengentaskan kemiskinan," ungkapnya.
Bamsoet menegaskan pemerintah dan DPR sampai hari ini terus melalukan berbagai upaya dalam meningkatkan performa kesetaraan dan keadilan bagi perempuan Indonesia. Di jalur politik misalnya, sudah ada ketentuan UU Nomor 2 tahun 2008 yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Pada pemilu 2014, jumlah persentase perempuan di DPR RI sudah 17,1 persen atau sekitar 97 perempuan dari 560 anggota dewan.
Namun, setelah terjadi beberapa pergantian antar waktu (PAW) hingga awal tahun ini, jumlah persentase perempuan di DPR menjadi 18,2 persen atau 102 dari 560 anggota DPR.
Bamsoet berharap perempuan yang berkiprah di jalur politik pada tahun 2019 terus meningkat. Melalui jalur politik, perempuan bisa membuat perubahan yang besar bagi bangsa dan negara.
“Saya mendorong masyarakat turut memberikan dukungan atas kiprah kaum perempuan di jalur politik. Semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di jalur politik, akan semakin banyak menyuarakan perubahan bagi bangsa dan negara," pesannya.
Lebih lanjut Bamsoet juga mengagumi ketangguhan kaum perempuan dengan kemampuan peran ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah. Namun, ujar dia, budaya partiarki secara tidak langsung masih memberikan batasan dan ketidakadilan yang mendekatkan kaum perempuan dengan kemiskinan.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cium Hidung Ala Maori Sambut Kehadiran Presiden Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy