jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa impor beras atau pangan tidak haram asal memenuhi beberapa persyaratan. Bamsoet -panggilan karibnya- menyatakan, kebijakan impor beras memang memunculkan kegelisahan.
Menurut Bamsoet, kebijakan impor beras bukan baru kali pertama dilakukan. Bahkan, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga melakukannya.
BACA JUGA: Desak Pemerintah Pastikan Angka Cadangan Beras
Hanya saja, kebijakan impor beras memang menjadi hal dilematis di setiap pemerintahan karena Indonesia dikenal subur. Bamsoet menyebut kontroversi impor beras juga diakibatkan belum adanya data pangan yang valid untuk dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan.
“Tak jarang masih terjadi ribut di kalangan internal pemerintah sendiri mengenai mana data yang valid. Karena itu saya minta perlu adanya transparansi, baik dari data maupun kegunaan beras impor. Sehingga masyarakat memahami dan tidak menimbulkan spekulasi adanya pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari kebijakan impor beras ini," ujar Bamsoet saat menjadi narasumber seminar nasional bertema Ketersediaan Pangan, Swasembada Vs Impor di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Senin (21/05/18).
BACA JUGA: Bamsoet Ikut Khawatirkan Daftar Nama Mubalig Versi Kemenag
Seminar itu juga menghadirkan pembicara lain. Antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan anggota IV BPK Rizal Djalil.
Bamsoet menjelaskan, UU Pangan memang tidak melarang impor asalkan ada syarat yang terpenuhi dan demi kepentingan nasional. Misalnya, produksi nasional tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, serta adanya kenaikan harga di pasar.
BACA JUGA: Bamsoet Pengin Tahu Siapa yang Permainkan UU Antiterorisme
Namun, sambungnya, pemerintah tidak bisa terus menerus bergantung kepada impor. Menurutnya, perlu berbagai pembenahan yang serius sehingga bangsa Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan.
"Kedaulatan pangan merupakan wujud dari kemerdekaan kita dari ketergantungan terhadap negara lain. Ketersediaan pangan merupakan pangkal upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Modal utama dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah kekayaan sumber daya yang beragam, teknologi dan kemitraan strategis ," papar Bamsoet.
Mantan ketua Komisi III DPR RI itu menjelaskan, kedaulatan pangan menghadapi tantangan yang berat. Pasalnya, kecenderungan penawaran semakin menurun, sementara permintaan semakin meningkat.
"Produksi pangan menghadapi banyak kendala fisik, ekonomi dan lingkungan. Sementara permintaan pangan akan terus tumbuh terkait pertumbuhan penduduk, kemajuan ekonomi, perkembangan global hingga perubahan iklim yang ekstrim," kata Bamsoet.
Lebih lanjut Bamsoet memaparkan kebijakan kedaulatan pangan memerlukan political will yang kuat, konsisten serta berkelanjutan. Kesamaan pandangan antara pemerintah dengan DPR, maupun diantara pemerintah sangatlah penting.
"Untuk mewujudkan kedaulatan pangan perlu investasi yang besar. Karena itu perlu dijalin kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta, terutama untuk menyediakan prasarana dan sarana, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM serta distribusi dan logistik pangan," tutur Bamsoet.
Politisi Partai Golkar itu memastikan DPR terus mendukung berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Berbagai kebijakan pro petani yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga selalu direspon positif oleh DPR RI.
Pada APBN 2017, terdapat anggaran Rp 22,65 triliun untuk Kementerian Pertanian (Kementan). Dari angka itu, sebenyak 85 persen di antaranya atau
Rp 19,3 triliun untuk belanja sarana dan prasarana (Sarpras) petani.
"Baru kali ini 85 persen anggaran digunakan untuk Sarpras. Di tahun-tahun lalu, misalnya pada tahun 2014, belanja Sarpras hanya 35 persen dari total anggaran Kementerian Pertanian atau sebesar Rp 5,4 triliun. Presiden Jokowi telah menggalakan refocusing anggaran. Inilah yang akan menjadi pondasi kita dalam mewujudkan kedaulatan pangan kedepan," pungkas Bamsoet.(eno/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bamsoet Curigai Upaya Adu Domba di Balik Sobekan Alquran
Redaktur : Tim Redaksi