jpnn.com, JAKARTA - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menyoroti buruknya komukasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov DKI, Taufan Bakri. Hal ini dianggap berlawanan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selama ini begitu sangat perhatian dan turut serta dalam membina Bamus.
Sekretaris Majelis Adat Bamus Betawi, Bambag Sukur pun meminta Gubernur Anies segera melakukan evaluasi terhadap Taufan. Bahkan, kata dia, kalau perlu yang bersangkutan harus dicopot dari posisi Kesbangpol DKI.
BACA JUGA: Bantah Klaim Sepihak Haji Oding, Eki Pitung Pastikan Bamus Betawi Dukung Reklamasi Ancol
Dijelaskan Bambang, pandangan ini muncul lantaran selama ini Taufan menutup diri dan terkesan tidak menghormati para sesepuh dan orang tua di Bamus Betawi.
"Padahal, Gubernur itu sangat menghargai dan menghormati Bamus. Bahkan, di sela-sela kesibukannya, Pak Gubernur selalu hadir dan terlibat di setiap acara atau kegiatan besar Bamus," kata Bambang dalam keterangannya, kepada wartawan, Jakarta, Senin (2/11).
BACA JUGA: Tak Ingin Jakarta Lockdown, Bamus Betawi Minta Warga Patuhi Anies
"Beliau (Gubernur) sangat perhatian, sangat care dengan Bamus. Kami selalu berkomunikasi dan saling bersilaturrahmi," sambungnya.
Namun, menurut Bambang, tidak demikian halnya dengan Kesbangpol Taufan, yang seakan tidak peduli atau menutup diri terhadap Bamus.
BACA JUGA: Haji Lulung Siapkan Rp 10 Miliar untuk Anggaran Bamus Betawi
Bambang mengaku khawatir, komunikasi Taufan yang buruk malah akan menjadi sumber masalah yang membuat hubungan antara Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta tidak baik.
"Seharusnya, dia (Taufan) kan tegak lurus dengan mengikuti arahan Gubernur. Dia harusnya bersikap lebih baik melebihi Pak Gubernur," tegas Bambang.
Dia menambahkan, sebagai pejabat publik Taufan jelas tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dengan warga Ibu Kota, terlebih dengan masyarakat Betawi sebagai tuan rumah di DKI Jakarta, yang memiliki tanggung-jawab melestarikan dan mengembangkan adat, tradisi serta kebudayaannya.
Hal ini sebagaimana diatur Pemprov DKI tentang pelestarian budaya Betawi melalui Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 4 tahun 2015. Perda ini kemudian melahirkan Pergub Nomor 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelestarian budaya Betawi.
"Karena itu, mewakili Ketua Majelis Adat Bamus, hari ini kami meminta kepada Pak Gubernur agar saudara Taufan dicopot dari jabatannya," tegas Bambang.
Senada dengan Bambang, Wakil Bendahara Umum Bamus Betawi, Azis Ambadar juga menyayangkan komunikasi Taufan yang buruk.
Akibatnya, kata Azis, dibawah Taufan, komunikasi dan hubungan Kesbangpol dengan Bamus dan masyarakat tidak berjalan harmonis dan bahkan selalu kontroversi. Bahkan, tindakannya sering berlawanan dengan arahan orang nomor satu di DKI Jakarta.
Azis juga menganggap, Taufan selama ini tidak pernah memberi perhatian yang semestinya terhadap Majelis Adat Bamus.
Harusnya, menurut Azis, Taufan mengikuti arahan Gubernur Anies, dengan cara memperhatikan atau ikut melakukan pembinaan baik secara horizontal maupun vertikal terhadap ormas-ormas dibawah naungan Bamus Betawi.
"Kami tidak ingin, gara-gara satu orang Taufan malah berdampak pada hubungan Bamus Betawi dengan Pemprov DKI. Makanya, kami minta Taufan dicukupkan saja dari Kesbangpol," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil