BANDAACEH--Kota Banda Aceh ternyata memiliki tingkat kerawanan paling tinggi bencana jika dibandingkan dengan Simeulue. Hal ini sesuai dengan skor indek bencana 111 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menyadari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) melakukan penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat.
Rabu (16/1), Pemerintah Kota Banda Aceh mulai melakukan pertemuan dengan pihak IOM di Balai Praja, Komplek Balaikota Banda Aceh. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Drs T Saifuddin TA Msi pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan berbagai hasil survey, Kota Banda Aceh termasuk kota yang sangat tinggi resiko bencana.
Dari lima daerah yang di survey oleh IOM yaitu Bener Meriah, Aceh Tenggara Aceh Singkil, Simeulu dan Banda Aceh. Ternyata Kota Banda Aceh berada pada kerawanan yang sangat tinggi dan itu diperkuat oleh hasil skor indek bencana dari BNPB yang menempatkan daerah ini dengan skor 111. Sementara Simeulue dengan skor 100, Aceh Tenggara 77 skor, Aceh Singkil 74 skor dan Bener Meriah dengan skor 66.
Sekda mengatakan, letak wilayah Banda Aceh sangat rendah, rawan angin, rawan banjir dan tentunya rawan tsunami. Makanya, Pemko Banda Aceh berinisiatif membangun bentuk kerjasama dengan IOM terkait dengan pengurangan resiko bencana, dimana nantinya akan dibuat sejumlah pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat agar tanggap terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa mengancam.
Perlu diketahui, Kota Banda Aceh adalah salah satu Pemerintah Daerah di Aceh yang paling awal membentuk BPBD, namun tentunya dengan usia yang masih tergolong muda, maka BPBD Banda Aceh belum memiliki pengalaman banyak dalam mengatasi bencana.
Oleh karena itulah, kerjasama dengan IOM merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan BPBD sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas diri yang kemudian bersama-sama dengan lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya berkoordinasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat agar tanggap terhadap bencana.
“Pengalaman yang kita alami, saat musibah Tsunami tahun 2004 dulu, rasa kemanusiaan dari masyarakatlah yang paling menonjol dalam hal bantuan. Baik itu masyarakat internasional, masyarakat luar Banda Aceh maupun masyarakat lokal, bukannya dari lembaga pemerintah yang ada di sini,” ujar Sekda.
Sementara itu, Conrad Clos, Program Manager IOM DRR Aceh mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen terhadap agenda pengurangan resiko bencana. Untuk program Pengurangan Resiko Bencana, IOM telah menempatkan District Koordinator di daerah-daerah yang resiko bencananya paling tinggi, yakni Kabupaten Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Banda Aceh.
Salah satunya dengan kegiatan advokasi kepada lembaga - lembaga pemerintah akan pentingnya integrasi konsep pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas lembaga seperti BPBD dan aparat pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko bencana.
Dia menerangkan, ada beberapa target yang ingin dicapai dari program penguran resiko bencana seperti menguatkan kapasitas BPBD Kota Banda Aceh hingga ke Kecamatan untuk mengurangi resiko bencana yang searah dengan kebijakan prioritas dan system nasional. Kemudian program ini juga menargetkan untuk peningkatan kesiapsiagaan untuk respon yang efektif dan terkoordinasi di tingkat provinsi dan Kota.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan resiko bencana yang komprehesif dan inklusif secara sosial melalui kesadaran yang lebih tinggi, kolaborasi dengan berbagai lembaga juga target penting yang ingin kita capai,” kata Conrad.(sulaiman)
Menyadari itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh bekerjasama dengan International Organization for Migration (IOM) melakukan penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketahanan masyarakat.
Rabu (16/1), Pemerintah Kota Banda Aceh mulai melakukan pertemuan dengan pihak IOM di Balai Praja, Komplek Balaikota Banda Aceh. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Drs T Saifuddin TA Msi pada kesempatan tersebut mengatakan, berdasarkan berbagai hasil survey, Kota Banda Aceh termasuk kota yang sangat tinggi resiko bencana.
Dari lima daerah yang di survey oleh IOM yaitu Bener Meriah, Aceh Tenggara Aceh Singkil, Simeulu dan Banda Aceh. Ternyata Kota Banda Aceh berada pada kerawanan yang sangat tinggi dan itu diperkuat oleh hasil skor indek bencana dari BNPB yang menempatkan daerah ini dengan skor 111. Sementara Simeulue dengan skor 100, Aceh Tenggara 77 skor, Aceh Singkil 74 skor dan Bener Meriah dengan skor 66.
Sekda mengatakan, letak wilayah Banda Aceh sangat rendah, rawan angin, rawan banjir dan tentunya rawan tsunami. Makanya, Pemko Banda Aceh berinisiatif membangun bentuk kerjasama dengan IOM terkait dengan pengurangan resiko bencana, dimana nantinya akan dibuat sejumlah pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat agar tanggap terhadap bencana yang sewaktu-waktu bisa mengancam.
Perlu diketahui, Kota Banda Aceh adalah salah satu Pemerintah Daerah di Aceh yang paling awal membentuk BPBD, namun tentunya dengan usia yang masih tergolong muda, maka BPBD Banda Aceh belum memiliki pengalaman banyak dalam mengatasi bencana.
Oleh karena itulah, kerjasama dengan IOM merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan BPBD sebagai upaya untuk menguatkan kapasitas diri yang kemudian bersama-sama dengan lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya berkoordinasi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat agar tanggap terhadap bencana.
“Pengalaman yang kita alami, saat musibah Tsunami tahun 2004 dulu, rasa kemanusiaan dari masyarakatlah yang paling menonjol dalam hal bantuan. Baik itu masyarakat internasional, masyarakat luar Banda Aceh maupun masyarakat lokal, bukannya dari lembaga pemerintah yang ada di sini,” ujar Sekda.
Sementara itu, Conrad Clos, Program Manager IOM DRR Aceh mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen terhadap agenda pengurangan resiko bencana. Untuk program Pengurangan Resiko Bencana, IOM telah menempatkan District Koordinator di daerah-daerah yang resiko bencananya paling tinggi, yakni Kabupaten Simeulue, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Singkil dan Banda Aceh.
Salah satunya dengan kegiatan advokasi kepada lembaga - lembaga pemerintah akan pentingnya integrasi konsep pengurangan resiko bencana dalam kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas lembaga seperti BPBD dan aparat pemerintah yang bergerak dalam penanggulangan bencana serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan resiko bencana.
Dia menerangkan, ada beberapa target yang ingin dicapai dari program penguran resiko bencana seperti menguatkan kapasitas BPBD Kota Banda Aceh hingga ke Kecamatan untuk mengurangi resiko bencana yang searah dengan kebijakan prioritas dan system nasional. Kemudian program ini juga menargetkan untuk peningkatan kesiapsiagaan untuk respon yang efektif dan terkoordinasi di tingkat provinsi dan Kota.
“Partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan resiko bencana yang komprehesif dan inklusif secara sosial melalui kesadaran yang lebih tinggi, kolaborasi dengan berbagai lembaga juga target penting yang ingin kita capai,” kata Conrad.(sulaiman)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kekurangan Penyuluh Perikanan
Redaktur : Tim Redaksi