KARAWANG-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Deden Darmansyah menyatakan plot Bandar Udara (Bandara) di Karawang sudah ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Namun plot tersebut dicoret oleh Badan Koordinasi Tata Ruang (BKTR) Pemprov Jawa Barat.
“Plot untuk Bandara di Karawang sudah masuk di Pemprov Jabar, akan tetapi dicoret oleh BKTR Pemprov Jabar. Sehingga di RTRW Karawang maupun Pemprov Jabar tidak ada,” ujar Deden Darmansyah saat menghadiri pembentukan formatur ikatan alumni SMAN 3 Karawang. Minggu (3/3).
Dikatakan, kebutuhan bandara sebagai penunjang Badara Soekarno-Hatta itu cukup mendesak. Sebab bandara Soeta itu sudah overload, jika dilihat jumlah ideal penumpang di bandara Soeta itu 30 juta orang tapi saat ini kondisinya sudah 40 juta orang. Parkir pesawat di bandara soeta itu harusnya untuk 125 pesawat, saat ini ada 200 pesawat yang parkir. “Kebutuhan bandara di Karawang itu mendesak jika melihat kondisi bandara Soeta yang berada di Cengkareng,” katanya.
Menurut Deden, harus ada alternatif untuk pembangunan bandara baru, jika melihat peta geografis hanya di Karawang yang cocok untuk pembangunan bandara internasional. Sebab bandara Soeta itu saat ini sering mengalami banjir jika musim penghujan dan untuk rencana pembangunan bandara di Majalengka itu jauh pusat kota sehingga yang peling cocok itu hanya di Karawang yang merupakan salah satu pusat industri. “Kami juga tidak tahu kenapa plot bandara itu dicoret dari RTRW, padahal Kementerian Perhubungan juga sudah memplot bandara itu di Karawang,” tandasnya.
Dijelaskan, jika pembangunan bandara di Karawang, pemerintah juga harus tetap mempertahankan hutan sebagai daerah resapan air. Oleh sebab itu harus ada kajian yang menyeluruh untuk mempertahankan lingkungan di Karawang. “Jika ditempatkan di daerah pebukitan itu sulit, kenapa tidak ditempatkan dibibir pantai. Dan itu bisa dilakukan di Karawang karena akses menuju ibu kota dan sebagai salah satu kota industiy di Jawa Barat,” terangnya.
Ia menambahkan, pembangunan bandara itu merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, jadi seluruh anggarannya juga dari APBN dan untuk shering anggaran dengan investor itu bisa dilakukan karena mega proyek bandara itu membutuhkan banyak biaya. “Adanya bandara bisa membuat aero city yang juga bisa disheringkan dengan investor,” tuturnya.
Deden yang juga politisi PDIP menyatakan jika Gubernur Jawa Barat harus serius menanggapi adanya rencana pembangunan bandara di Karawang. Rencana pembangunan bandara di Kartajati itu bisa dijadikan bandara domestic dan untuk bandara internasional itu tetap di Karawang. “Investor di Karawang itu lebih banyak dan akses jalannya lebih dekat, jadi bandara Kertajati untuk domestic saja. Oleh sebabitu gubernur harus legowo dengan adanya rencana pembangunan bandara di Karawang,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapeda Karawang, Agus Sundawiana menyatakan, jika pada bulan Maret mendatang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Karawang akan dirubah kembali. Pasalnya, ada tiga proyek besar yang akan dibangun di Karawang. “Pembangunan jalan itu untuk menunjang pembangunan pelabuhan dan ada kemungkinan juga untuk menunjang pembangunan bandara di Karawang. Meskipun dalam RTRW belum masuk,” tuturnya.
Menurut Agus, tiga poin yang akan dirubah dalam RTRWN itu antara lain pembangunan tol Cikampek-Jatiasih dan Pangkalan, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Cikampek dan Bandung serta pembangunan jalan layang Ciparage-Dawuan. “Pembangunan itu untuk menunjang keeradaan pelabuhan di Karawang,” ujarnya.
Dikatakan, untuk keberadaan bandara internasional di Karawang belum dimasukkan dalam RTRWN. Akan tetapi kementrian perhubungan dan Bapenas sudah melakukan rapat beberapa kali dan sudah melihat hasil kajian dari Japanese International Cooperation Agency (JICA). “Kami kira adanya jalan tol dan jalur kereta api juga untuk menunjang adanya bandara di Karawang,” katanya.
Menurutnya, pelabuhan dan bandara merupakan mega proyek besar pemerintah pusat. Untuk pembangunan bandara internasional sendiri sudah dikaji oleh JICA dan jika melihat kajian tersebut hanya Karawang yang memenuhi criteria untuk rencana pembangunan tersebut. Sebab Negara Jepang memiliki banyak kepentingan di Karawang.
“Banyak perusahaan Jepang yang menanamkan investasinya di Karawang, jadi secara geografi dan wilayah strategis untuk perluasan bandara Soeta hanya di Karawang,” terangnya.(use/lsm)
“Plot untuk Bandara di Karawang sudah masuk di Pemprov Jabar, akan tetapi dicoret oleh BKTR Pemprov Jabar. Sehingga di RTRW Karawang maupun Pemprov Jabar tidak ada,” ujar Deden Darmansyah saat menghadiri pembentukan formatur ikatan alumni SMAN 3 Karawang. Minggu (3/3).
Dikatakan, kebutuhan bandara sebagai penunjang Badara Soekarno-Hatta itu cukup mendesak. Sebab bandara Soeta itu sudah overload, jika dilihat jumlah ideal penumpang di bandara Soeta itu 30 juta orang tapi saat ini kondisinya sudah 40 juta orang. Parkir pesawat di bandara soeta itu harusnya untuk 125 pesawat, saat ini ada 200 pesawat yang parkir. “Kebutuhan bandara di Karawang itu mendesak jika melihat kondisi bandara Soeta yang berada di Cengkareng,” katanya.
Menurut Deden, harus ada alternatif untuk pembangunan bandara baru, jika melihat peta geografis hanya di Karawang yang cocok untuk pembangunan bandara internasional. Sebab bandara Soeta itu saat ini sering mengalami banjir jika musim penghujan dan untuk rencana pembangunan bandara di Majalengka itu jauh pusat kota sehingga yang peling cocok itu hanya di Karawang yang merupakan salah satu pusat industri. “Kami juga tidak tahu kenapa plot bandara itu dicoret dari RTRW, padahal Kementerian Perhubungan juga sudah memplot bandara itu di Karawang,” tandasnya.
Dijelaskan, jika pembangunan bandara di Karawang, pemerintah juga harus tetap mempertahankan hutan sebagai daerah resapan air. Oleh sebab itu harus ada kajian yang menyeluruh untuk mempertahankan lingkungan di Karawang. “Jika ditempatkan di daerah pebukitan itu sulit, kenapa tidak ditempatkan dibibir pantai. Dan itu bisa dilakukan di Karawang karena akses menuju ibu kota dan sebagai salah satu kota industiy di Jawa Barat,” terangnya.
Ia menambahkan, pembangunan bandara itu merupakan tanggung jawab Kementerian Perhubungan, jadi seluruh anggarannya juga dari APBN dan untuk shering anggaran dengan investor itu bisa dilakukan karena mega proyek bandara itu membutuhkan banyak biaya. “Adanya bandara bisa membuat aero city yang juga bisa disheringkan dengan investor,” tuturnya.
Deden yang juga politisi PDIP menyatakan jika Gubernur Jawa Barat harus serius menanggapi adanya rencana pembangunan bandara di Karawang. Rencana pembangunan bandara di Kartajati itu bisa dijadikan bandara domestic dan untuk bandara internasional itu tetap di Karawang. “Investor di Karawang itu lebih banyak dan akses jalannya lebih dekat, jadi bandara Kertajati untuk domestic saja. Oleh sebabitu gubernur harus legowo dengan adanya rencana pembangunan bandara di Karawang,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapeda Karawang, Agus Sundawiana menyatakan, jika pada bulan Maret mendatang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTRW Karawang akan dirubah kembali. Pasalnya, ada tiga proyek besar yang akan dibangun di Karawang. “Pembangunan jalan itu untuk menunjang pembangunan pelabuhan dan ada kemungkinan juga untuk menunjang pembangunan bandara di Karawang. Meskipun dalam RTRW belum masuk,” tuturnya.
Menurut Agus, tiga poin yang akan dirubah dalam RTRWN itu antara lain pembangunan tol Cikampek-Jatiasih dan Pangkalan, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Cikampek dan Bandung serta pembangunan jalan layang Ciparage-Dawuan. “Pembangunan itu untuk menunjang keeradaan pelabuhan di Karawang,” ujarnya.
Dikatakan, untuk keberadaan bandara internasional di Karawang belum dimasukkan dalam RTRWN. Akan tetapi kementrian perhubungan dan Bapenas sudah melakukan rapat beberapa kali dan sudah melihat hasil kajian dari Japanese International Cooperation Agency (JICA). “Kami kira adanya jalan tol dan jalur kereta api juga untuk menunjang adanya bandara di Karawang,” katanya.
Menurutnya, pelabuhan dan bandara merupakan mega proyek besar pemerintah pusat. Untuk pembangunan bandara internasional sendiri sudah dikaji oleh JICA dan jika melihat kajian tersebut hanya Karawang yang memenuhi criteria untuk rencana pembangunan tersebut. Sebab Negara Jepang memiliki banyak kepentingan di Karawang.
“Banyak perusahaan Jepang yang menanamkan investasinya di Karawang, jadi secara geografi dan wilayah strategis untuk perluasan bandara Soeta hanya di Karawang,” terangnya.(use/lsm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 200 Ogoh-Ogoh Ramaikan Perayaan Nyepi
Redaktur : Tim Redaksi