jpnn.com, JAKARTA - DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) Kewirausahaan Nasional. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait, RUU itu harus segera dituntaskan demi mencetak pengusaha baru, sekaligus mengatasi kesenjangan dan memangkas angka kemiskinan.
Maruarar yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Kewirausahaan Nasional menyatakan, kesenjangan bukanlah hal sepele. Menurutnya, salah satu cara untuk menekan kesenjangan adalah menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru.
BACA JUGA: Bang Ara Yakini 2 Tokoh Ini Bakal Antar PDIP Menang Lagi
“PDI Perjuangan sangat mendukung RUU ini segera dituntaskan. Saya yakin ini akan selesai segera pada masa sidang ini sehingga bisa segera dijalankan,” ujar Ara -panggilan akrabnya- dalam rapat Pansus RUU Kewirausahaan Nasional dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (6/6).
Ara meyakini RUU Kewirausahaan Nasional akan menjadi instrumen penting untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi, sekaligus memangkas kemiskinan.“Bapak Presiden Jokowi sudah melakukan langkah luar biasa untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan. Sekarang bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia,” papar anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR itu.
BACA JUGA: Ara Pastikan Ribuan Kader TMP All-Out demi Hasanah di Jabar
Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional Andreas Eddy Susetyo itu Ara memuji kiprah HIMPI di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang terus berikhtiar mencetak pengusaha-pengusaha muda. Sebab, meski mencetak pengusaha baru bukan hal mudah tapi HIPMI terus berupaya mewujudkannya.
“HIPMI sudah bekerja serius untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha muda Indonesia,” tuturnya.
BACA JUGA: Gelorakan 4 Pilar, Bang Ara Undang Komunitas Religi & Seni
Karena itu, kata Ara, ikhtiar HIPMI itu perlu diperkuat dengan UU Kewirausahaan Nasional. Ara menegaskan, Presiden Joko Widodo selalu mendorong kerja yang cepat dan terarah.
Jika tak ada lagi persoalan krusial dalam RUU Kewirausahaan Nasional, katanya, maka pengesahannya sebaiknya dikebut. Targetnya, RUU itu sudah disetujui untuk disahkan pada Juli mendatang.
“Kalau bisa dipercepat, kenapa mesti normal-normal saja gitu. Saya kira itu harus dijalankan. Saya pikir RUU ini pada bulan Juli harus bisa selesai,” katanya.
Sedangkan Bahlil yang menjadi narasumber dalam rapat itu mengatakan, negara harus hadir untuk mengatasi kesenjangan sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi. Sebab, sekitar 50,3 persen aset atau kekayaan nasional dikuasai 1 persen warga.
“Perekonomian nasional terus mengalami pertumbuhan yang positif sebab ditunjang oleh potensi dan stabilitas yang kuat. Namun pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok orang dan hanya menguntungkan segelintir kalangan dan monopoli dalam perekonomian,” katanya.
Ketimpangan juga diperparah oleh penguasaan lahan oleh 1 persen penduduk atas 58 sumber daya agraria. Untuk mengatasinya, kata Bahlil, HIPMI mendorong RUU Kewirausahaan Nasional segera dituntaskan.
“Pertama kita harus mempercepat lahirnya wirausaha nasional terutama wirausaha muda. Kedua dapat menaikkan kelas usaha mikro kecil dan menengah menjadi pelaku usaha besar serta meningkatkan nasionalisme wirausahawan sehingga dapat memperkuat kulitas perekonomian nasional,” katanya.(jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadiri Diskusi Pancasila, Bang Ara Puji Umat Islam Indonesia
Redaktur : Tim Redaksi