jpnn.com, JAKARTA - Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengungkapkan soal mafia tanah yang mengerahkan buzzer untuk melawan kementeriannya.
Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, apa yang disampaikan Sofyan merupakan bentuk keresahannya terhadap ulah mafia tanah.
BACA JUGA: Mafia Tanah dan Buzzer Berkolaborasi, Kementerian ATR Gelar Rapat Koordinasi
Dengan membuka fakta itu, Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.
"Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," ujar Emrus saat dihubungi wartawan, Kamis (12/11).
BACA JUGA: Mafia Tanah Makin Menjadi-jadi, Kementerian ATR Gandeng Polri
Emrus menyebut, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas. Dalam hal ini, buzzer.
Buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizolimi, korban yang dirampas tanahnya. Playing victim istilahnya.
BACA JUGA: Kementerian ATR/BPN Carikan Solusi Kendala dan Hambatan Dalam Penanganan Kasus Mafia Tanah
Sementara lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya memberantas mafia tanah.
"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.
Emrus punya saran bagi Kementerian ATR/BPN untuk melawan buzzer-buzzer mafia tanah itu. Yakni, dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial.
Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif.
Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi.
"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.
Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan.
"Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau followernya sekian sampai sekian, equivalent dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN," imbuh Emrus.
Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos.
Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.
"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya.
Agar koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. "Dia harus selalu ada "di sisi menteri". Sekarang terlalu jauh dengan menteri," urai Emrus.
Sebelumnya, Sofyan Djalil mengungkapkan adanya perlawanan balik dari mafia tanah. Mereka mengerahkan buzzer.
"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa (10/11).
Sofyan mengatakan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.
"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.
"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer juga," ujar Johan dalam webinar berjudul “Bisakah Reforma Agraria Memberantas Mafia”, jumat (6/10).
Pada webinar yang juga menghadirkan Wakil Menteri ATR/BPN ini, Johan pun mengusulkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi mafia tanah yang dinilainya melibatkan oknum BPN. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil