jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai, aksi serikat pekerja Pertamina menolak Basuki Tjahaja Purnama sebagai pimpinan di lembaga itu, berpotensi menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Menurut Emrus, gerakan menolak Ahok mengingatkan publik terhadap tindakan yang pernah dilakukan wadah pekerja KPK menolak calon pimpinan mereka.
BACA JUGA: Semifinal ASFC U-18: Pelatih Indonesia Sebut Malaysia Lebih Lemah dari Thailand
"Jika serikat pekerja institusi bisnis yang dikelola atas prinsip profesional melakukan gerakan tolak Ahok, itu menjadi tindakan bernuansa politik yang punya agenda politik, yang seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Emrus di Jakarta, Kamis (21/11).
Menurut dosen di Universitas Pelita Harapan ini, alasan yang dikemukakan pimpinan SP Pertamina menolak Ahok juga menunjukkan inkonsistensi. Mereka menyebut alasan penolakan karena kata-kata Ahok kasar dan sering membuat gaduh.
BACA JUGA: Ahok Mau Jadi Bos BUMN, Novel 212 Bilang Begini
"Saya bilang inkonsistensi karena organisasi itu tidak pernah terdengar nyaring melakukan penolakan terhadap karakter sosok pimpinan Pertamina yang berurusan dengan tindak pidana korupsi di KPK. Aneh kan, karena itu sangat masuk akal LBP (Luhut Binsar Panjaitan) merespons penolakan serikat pekerja Pertamina dengan menyatakan, 'emang siapa dia'," ucapnya.
Direktur Eksekutif EmrusCorner ini juga menilai alasan yang dikemukakan sangat dangkal karena tidak disertai fakta, data dan bukti yang kuat serta valid. Alasan yang dikemukakan juga hanya melihat dari satu sisi serta sarat subjektivitas pimpinan serikat pekerja semata.
BACA JUGA: Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Andre Gerindra Ungkit Dua Kasus Lawas
Karena itu, banyak kalangan mempertanyakan dan ingin tahu apa hakekat agenda di balik penolakan terhadap Ahok. Selain itu, penolakan ini juga dinilai tidak tegas. Emrus menilai, pimpinan serikat pekerja harusnya menyatakan, bila Ahok menjadi salah satu pimpinan Pertamina, mereka yang bergabung dalam serikat pekerja siap mundur dan bersedia kekayaan mereka diaudit secara independen, serta taat membayar pajak.
Kalau mau lebih tegas lagi, ketika mereka mundur dari Pertamina karena Ahok masuk, pimpinan serikat pekerja, kata Emrus, harusnya juga menyatakan akan mendirikan komunitas peduli Pertamina untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Ahok. Tujuannya untuk buka-bukaan penanganan Pertamina masa lalu dan pengelolaan Pertamina ke depan.
"Jadi, kalau hanya sekadar menolak karena karakter Ahok, tanpa berani bersikap tegas terhadap masalah-masalah lain yang terjadi di Pertamina selama ini serta tidak bersedia mundur dari Pertamina bila Ahok masuk, menurut saya, sarat agenda terselubung," pungkas Emrus.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang