jpnn.com, JAKARTA - Salah satu anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengungkit kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras seluas 3,6 hektare dan pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta.
Andre mengungkit hal ini ketika dimintai tanggapan soal isu bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikabarkan menjadi direktur di salah satu BUMN.
BACA JUGA: Mahfud MD Bersedia Bayar Denda Overstay Rizieq Shihab, FPI: Enggak Usah Bantu-bantu
Menurut Andre, harus dipertimbangkan lagi secara matang sebelum Ahok benar-benar menjadi direktur di salah satu BUMN.
"Mungkin bisa koordinasi dengan BPK atau KPK mengenai kasus Sumber Waras maupun kasus di pembelian tanah Cengkareng di mana yang dibeli itu tanah DKI Jakarta sendiri, di mana Ahok yang menandatangani pencairan uang itu," ujar Andre kepada wartawan, Sabtu (16/11).
BACA JUGA: Ahok Bakal jadi Bos BUMN, Mardani PKS Beri Komentar Begini
Politikus dari Partai Gerindra ini menilai langkah itu perlu dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir agar Ahok bisa benar-benar bersih dalam bekerja.
Andre mengingatkan pengangkatan Ahok sebagai bos di salah satu BUMN pun harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurutnya, pengangkatan Ahok tidak boleh dilakukan hanya karena mantan Bupati Bangka Belitung tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo.
BACA JUGA: Reaksi Keras Novel Bamukmin 212 Soal Ahok Mau Jadi Bos BUMN
BACA JUGA: Relawan Jokowi Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Ini Alasannya
"Direksi atau pimpinan BUMN itu harus mengikuti peraturan yang ada, undang-undang tentang BUMN dan undang-undang perseoran, itu yang harus dipahami. Jangan sampai ada yang mentang-mentang jadi pimpinan BUMN karena dekat dengan Presiden," tandas Andre. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan