jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi - Ma’ruf) memiliki banyak keuntungan dalam debat perdana kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme. Menurut Emrus, selama empat tahun pemerintahan presiden yang beken dengan panggilan Jokowi itu ada perbaikan soal hal-hal yang jadi tema debat.
"Dalam penegakan hukum, pemerintahan Joko Widodo mengetahui persis perannya. Karena persoalan hukum itu bukan ranahnya eksekutif, tetapi ranahnya yudikatif, Jokowi tidak pernah melakukan intervensi," kata Emrus saat dihubungi, Kamis (17/1).
BACA JUGA: Debat Capres, Oso Ingatkan tidak Perlu Saling Serang
Emrus mengatakan, Jokowi sangat menghormati profesionalitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan dalam penegakan hukum. Pendiri lembaga Emrus Corner itu lantas mencontohkan sejumlah kasus korupsi yang meyeret politikus partai pendukung pemerintah, namun tetap diproses KPK tanpa sedikit pun intervensi dari pemerintah.
"Semua disikat. Itu bukti bahwa penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi tidak mengintervensi sama sekali dan menyerahkan sepenuhnya itu ditangani secara profesional Kepolisian dan Kejaksaan," tegasnya.
BACA JUGA: Demo Mahasiswa di Dekat Lokasi Debat Capres, Ini Tuntutannya
Emrus menambahkan, selama ini memang ada pihak yang memandang penegakan hukum di era Presiden Jokowi dengan sebelah mata. Padahal, faktanya pejabat pemerintah pun juga tak luput dari penindakan.
Sebagai contoh adalah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “PUPR itu kan kementerian primadona Joko Widodo dalam membangun infrastruktur," jelas dia.
BACA JUGA: Istri Sandiaga Uno Pimpin Doa Sebelum ke Bidakara
Bukti lain dari kinerja positif Jokowi di bidang hukum adalah meningkatnya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurut Emrus, hal itu itu bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan Jokowi di bidang hukum.
"Dan itu dari berbagai partai, baik mereka pendukung pemerintah atau di luar pemerintah. Artinya tidak ada perlindungan atau upaya pemerintah untuk menghalang-halangi," tegas dia.(tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Debat, Perasaan Maruf Amin Campur Aduk
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga