jpnn.com, JAKARTA - Pemerhati ekonomi dan politik Ichsanuddin Noorsy meragukan kemampuan tim ekonomi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, membiarkan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merangkap ketua umum Golkar tak akan melahirkan iklim ekonomi yang sehat.
“Ketua umum sekaligus jadi menteri ekonomi, ini salah sistem. Semestinya perbaiki dulu iklim sosial politik untuk melahirkan iklim ekonomi yang sehat,” kata Noorsy di Jakarta, Rabu (13/11).
BACA JUGA: Lebih Arif Jika Airlangga Fokus Jadi Menteri Tanpa Rangkap Jabatan di Golkar
Pengamat yang dikenal sering menyodorkan analisis tajam itu mengatakan, tim ekonomi pemerintah saat ini yang dipimpin Airlangga tidak kompeten untuk bisa membuat Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi. Sebab, tim ekonomi pemerintah masih menggunakan cara-cara lama dalam mendongkrak perekonomian.
"Tim ekonomi ini tidak kompeten dan bisa membuat Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi," ulas Noorsy.
BACA JUGA: Dorong Presiden Jokowi Minta Airlangga Pilih Jabatan Menko atau Ketum Golkar
Noorsy mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan terberat karena masih melakukan cara lama dalam memperbaiki kinerja ekonomi, yaitu melalui pembukaan investasi asing besar-besaran. Sementara negara-negara kampiun ekonomi seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Jerman dan Prancis melakukan lima cara dalam memperbaiki perekonomian mereka.
Pertama adalah menerapkan tingkat suku bunga rendah dan fiskal ekspansif. “Indonesia malah salah kebijakan. Saat ini suku bunga masih tinggi yaitu lima persen, sedangkan obligasi berada di posisi tujuh persen,” sebutnya.
Kedua, mencermati dan membenahi ekonomi dalam negeri sekaligus menyerang atau berorientasi ke luar negeri alias deglobalisasi. Ketiga, memperbaiki daya beli masyarakat dengan menyeimbangkan padat modal dan padat karya.
Keempat, menstrukturkan ekonomi untuk kepentingan domestik. “Terakhir, menihilkan ketergantungan dari pihak luar,” sebutnya.
Noorsy menambahkan, karena orientasi kebijakan perekonomian Indonesia adalah memperlebar investasi asing, seharusnya kultur sosial dan politik yang tak sehat bisa segera diperbaiki. Seharusnya, katanya, yang ditempuh adalah deregulasi, tetapi pemerintah malah melakukan pemotongan birokrasi eselon II dan IV pemerintahan.
“Seharusnya yang diperbaiki itu kultur sosial politik yang sakit, bukan malah menimpa birokrasi. Jokowi tidak memperbaiki kerja sama sosial dengan baik,” pungkasnya.(ara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni