jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyarankan agar Airlangga Hartarto tak merangkap jabatan menteri koordinator (menko) perekonomian dengan posisi ketua umum Golkar. Piter menegaskan, menko harus fokus pada tugas sebagai pembantu presiden.
Menurut Piter, tantangan ekonomi ke depan makin berat sehingga menko perekonomian harus fokus pada tugasnya. “Sudah selayaknya posisi menko perekonomian tidak rangkap jabatan dengan ketua umum parpol, apalagi tantangan ekonomi ke depan makin berat,” kata Piter saat dihubungi wartawan, Senin (11/11).
BACA JUGA: Kubu Bamsoet dan Airlangga Berbeda Dalam Memaknai Pujian Jokowi
Oleh karena itu Piter mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap tegas kepada pembantunya yang merangkap jabatan di partai. Harapannya, hal itu demi memaksimalkan kinerja pemerintahan.
"Kalau mau maksimal ya harus ada dorongan atau upaya memaksimalkan peran menko, termasuk keputusan larangan rangkap jabatan," cetusnya.
BACA JUGA: Nama Airlangga dan AHY Muncul di Tengah Perang Saraf Jokowi Vs Nasdem
Lebih lanjut Piter melihat kinerja Airlangga sebagai menko perekonomian juga belum signifikan berdampak kepada rakyat. Menurutnya, menko harus mampu berperan maksimal sebagai pemberi arah dan menetapkan strategi yang akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian di bawahnya.
“Selama ini yang saya pahami Menko tidak pernah memosisikan sebagai pemberi arah,” imbuh direktur riset CORE Indonesia itu.
Piter juga mengharapkan hal-hal seperti itu tak terulang. “Dalam konteks inilah, seorang Menko tidak boleh rangkap jabatan partai,” tegasnya.(jawapos.com)
Redaktur & Reporter : Antoni