jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul mengkritik rekan-rekannya sesama anggota DPR yang dia sebut masih sulit membedakan antara fakta hukum dan etika.
Hal tersebut dikatakan Ruhut di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (15/9), menyikapi surat Pimpinan Fraksi Partai Golkar yang meminta pimpinan DPR untuk memulihkan nama baik Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, dalam kasus papa minta saham.
BACA JUGA: Hakim PT Bandung Bantah Suruh Istri Urus Perkara Saipul Jamil
"Begini, di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu mengadili masalah etika. Pertanyaan saya, pantas nggak, Ketua DPR kongko dan gitu-gituan. Menurut saya, itu kan nggak pantas," kata Ruhut.
Menurut anggota Komisi III DPR itu jika substansi surat tersebut dikaitkan dengan fungsi dan kewenangan MKD, itu tidak nyambung.
BACA JUGA: Blusukan ke Pasar Bumiayu, Ketua MPR Borong Kue dan Sayur
"Itu jauh masalahnya. Tapi sudahlah, ini kaitannya dengan 2019. Konteksnya mau memperbaiki nama. Kalau saya waktu itu, pantasnya dia dipecat dari anggota DPR," tegas Ruhut.
Meski Novanto tak dipecat dari anggota DPR, Ruhut menilai dicopot dari jabatan selaku Ketua DPR RI sesungguhnya lebih menyakitkan.
BACA JUGA: Mendagri Pastikan Pembatalan 3.143 Aturan Tidak Sembarangan
"Saya lebih memilih saat itu beliau dipecat dari wakil rakyat dan melakukan perlawanan dari luar. Tapi kalau di luar dia bisa bebas dan menang, itu baru dibawa ke MKD bisa dipulihkan nama baiknya. Tapi kalau ini etika. Memang jelek kok," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 22.107 Personel Terlibat dalam Pemadaman Karhutla di Enam Titik
Redaktur : Tim Redaksi