jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul menyatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah arif dan bijaksana dalam merespons usulan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disetujui paripurna oleh DPR.
Hal ini disampaikan Ruhut merespons kemarahan sejumlah pihak atas langkah Jokowi menyetujui revisi UU tentang lembaga antirasuah itu. Utamanya dari kalangan pengiat antikorupsi.
BACA JUGA: Bantahan Istana untuk Analisis Fahri Hamzah soal Alasan Jokowi Setuju UU KPK Diubah
"Orang banyak marah, dikira revisi itu dari pemerintah. Revisi itu (usulan) dari DPR. Tetapi coba lihat, Pak Jokowi kan sangat arif bijaksana, tegas, saya tidak setuju ini, tidak setuju ini. Yang melemahkan dia tidak setuju satu pun," ucap Ruhut saat dihubungi JPNN.com, Rabu (18/9).
Revisi UU KPK telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (17/9). Salah satu hal yang baru dari perubahan itu adalah keberadaan Dewan Pengawas.
BACA JUGA: Lapor Pak Jokowi! Kabut Asap di Kota Pekanbaru Makin Parah
Untuk periode pertama 2019-2013, para anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang akan ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Nah, Ruhut berharap agar figur yang nantinya dipilih Jokowi betul-betul yang sudah berpengalaman dan lolos ujian dalam hal korupsi.
"Syaratnya satu saja, oke lah kalau dia memang bukan orang partai politik, tetapi dia harus pernah menjabat di pemerintahan dan lolos dari ujian-ujian yang berkaitan dengan korupsi," harap mantan vokalis di Komisi III DPR ini.
BACA JUGA: UU KPK Direvisi, Please Jangan Suuzan kepada Pak Jokowi
Ruhut juga mengatakan rekam jejak para calon anggota Dewan Pengawas itu harus diteliti betul. Termasuk dari kalangan akademisi sekalipun. Sebab, katanya, orang biasanya vokal ketika belum memegang jabatan dan kekuasaan. Namun setelah menjabat, bisa jadi dia yang rampok duluan.
"Hati-hati. Harus dilihat rekam jejaknya ke belakang. Tapi percaya lah, BIN kita, badan siber nasional (BSSN) kita, bisa mengetahui data siapa pun tokoh yang ada di Indonesia ini," tambahnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil