jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang terus mengalami lonjakan akhir-akhir ini.
Namun, masih banyak pertanyaan tentang apa sebetulnya yang dimaksud pemerintah dengan kebijakan PPKM darurat itu.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Resmi Tunjuk Luhut Jadi Koordinator PPKM Darurat
Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengaku masih menunggu penjelasan pemerintah terkait rencana pemberlakuan PPKM darurat itu.
Oleh sebab itu, anggota Komisi IX DPR ini meminta pemerintah memperjelas definisi PPKM darurat tersebut.
BACA JUGA: Pemerintah Berencana Terapkan PPKM Darurat, Bentuknya Seperti Apa ya?
Selain itu, Saleh mengingatkan pemerintah agar kebijakan PPKM darurat benar-benar dipastikan dapat menurunkan penyebaran virus corona di Indonesia.
Jika tidak, lanjut Saleh, maka wacana dan kebijakan itu tidak akan jauh berbeda dari PPKM mikro yang tengah berjalan saat ini.
BACA JUGA: Saleh Menduga Ini Penyebab Utama Jokowi Tak Berani Lockdown Indonesia
"Namun, apa itu PPKM darurat? Perlu definisi yang jelas. Sebab, kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga," kata Saleh dalam keterangannya kepada JPNN.com, Rabu (30/6).
Menurut dia, PPKM sebelumnya telah dinilai tidak berhasil. Karena tidak berhasil itu, kataya, lalu dibuat lagi kebijakan baru.
"Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata dia.
Saleh mengaku tidak tahu mengapa pemerintah tidak mau mencoba kebijakan lockdown.
Menurutnya, kalau tidak bisa total, setidaknya pemerintah memberlakukan lockdown akhir pekan.
Saleh berpendapat mungkin bisa juga dikombinasikan antara PPKM darurat dengan lokcdown akhir pekan.
"Artinya, pada hari-hari kerja, diterapkan PPKM darurat, sementara lockdown akhir pekan diterapkan di akhir minggu," jelasnya.
Saleh menilai kombinasi ini akan menjadi kebijakan yang bisa cepat menurunkan penyebaran Covid-19.
"Tantangannya, kan, makin sulit. Orang yang terpapar makin banyak. Rumah sakit makin penuh. Tenaga-tenaga medis makin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," pesannya.
Lagi pula, Saleh berujar ada banyak kalangan yang menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah cenderung hanya berganti nama dan istilah.
Sementara pada tataran praktis, lanjut dia, kebijakan itu tidak mampu menjawab persoalan yang ada.
"Tentu kesan seperti ini sangat beralasan mengingat banyaknya kebijakan dan istilah yang sudah diterapkan," katanya.
Lebih lanjut Saleh mendorong pemerintah mempersiapkan seluruh kebutuhan dalam menghadapi berbagai persoalan Covid-19 untuk beberapa waktu ke depan.
Kebutuhan itu antara lain ketersedian ruang perawatan bagi yang terpapar, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan yang mampu menyembuhkan pasien. Tidak lupa, tegas dia, program vaksinasi Covid-19 harus dipercepat.
"Jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi Covid-19. Soal ini semua ahli sepakat, karena itu, prokes harus menjadi garda utama," kata legislator Dapil II Sumatera Utara itu. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy