jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay tidak setuju dengan pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Saleh menyatakan bahwa Kemenag adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan dimiliki salah satu organisasi saja.
BACA JUGA: Yandri PAN Pengin Tabayun dari Gus Yaqut sebelum Komentari Kemenag Hadiah untuk NU
Oleh karena itu, kata Saleh, klaim-klaim seperti pernyataan Menag Yaqut harus dihentikan agar semua pihak merasa nyaman dan tidak terganggu.
“Harus dipastikan bahwa Kementerian Agama adalah milik semua rakyat Indonesia," kata Saleh di Jakarta, Senin (25/10).
BACA JUGA: Buya Anwar Soroti Pernyataan Menag Yaqut dan Kiai Said, Menohok
Saleh menilai pernyataan Gus Yaqut tidak memiliki landasan historis yang benar dan dapat menimbulkan sikap eksklusivitas di masyarakat.
Menurutnya, hal itu karena dikhawatirkan akan mendorong munculnya sekelompok orang tertentu yang merasa lebih hebat dari kelompok lainnya.
BACA JUGA: Berdebat dengan Anak Buahnya, Gus Yaqut Sebut Kemenag Hadiah untuk NU
"Kalau disebut hadiah bagi NU, terkesan bahwa Gus Yaqut ingin mengatakan bahwa Kementerian Agama hanya milik NU saja. Kelompok lain hanya pelengkap dan bagian yang diatur, tidak memiliki peran dan partisipasi apa pun dalam konteks membangun kehidupan umat beragama di Indonesia," ujarnya.
Saleh menilai dalam faktanya ada banyak ormas dan elemen umat Islam yang sama-sama ikut berjuang untuk kemerdekaan dan persatuan Indonesia.
Menurut dia, semua kelompok di Indonesia sama di mata hukum dan pemerintahan.
Termasuk seluruh umat beragama yang ada di Indonesia adalah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah tanah air.
"Presiden Jokowi diharapkan dapat memberikan teguran dan peringatan karena pernyataan Menag dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari,” katanya.
Dia mengaku khawatir bisa saja akan muncul elemen dan ormas lain yang mengklaim mendapat hadiah sebuah kementerian, misalnya mendapat hadiah kementerian pendidikan, kementerian kesehatan, kementerian sosial, dan lain-lain.
Menurut dia, kalau berbagai klaim tersebut terjadi maka persoalan akan menjadi pelik dan runyam.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menyarankan Menag menyampaikan permohonan maaf atau meluruskan mispersepsi yang sempat muncul di masyarakat untuk mengakhiri polemik dan kontroversi.
Selain itu, Saleh juga meminta Menag bekerja lebih sungguh-sungguh mengurus persoalan umat.
Sebab, kata Saleh, akan lebih produktif apabila energi yang ada dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agama, pelayanan haji, peningkatan toleransi dan hubungan antar/intra umat beragama, dan banyak lagi aspek kehidupan keagamaan lainnya.
Dia menilai pejabat publik semestinya menghindari wacana, narasi, dan perdebatan yang tidak perlu, namun harus berdiri di barisan terdepan untuk merangkul seluruh komponen anak bangsa. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy