JAKARTA - Keputusan Sidang Paripurna DPR RI pada tahun 2010 menetapkan kawasan Taman Ria Senayan sebagai lahan terbuka hijau dan tidak boleh berdiri bangunan apapun. Di kawasan seluas 11 ha sejak seminggu terakhir terlihat sejumlah alat berat yang sedang bekerja, entah dengan rencana pembangunan apa?
Karena itu Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi meminta Ketua DPR Setya Novanto menegur siapapun yang sedang melaksanakan kegiatan pembangunan di area tersebut. Jika tidak maka menurut Uchok kemungkinan adanya aroma kongkalikong antara pimpinan DPR dengan pengembang.
"Kawasan Taman Ria Senayan itu sudah diputuskan DPR secara aklamasi dalam rapat paripurna bulan Juli 2010 lalu sebagai kawasan terbuka hijau. Lah Kok sekarang terlihat ada alat berat yang bekerja di kawasan itu. Ada apa ini? Apakah Ketua DPR tidak melihat alat-alat berat tersebut? Jika Ketua DPR membiarkan maka aroma atau dugaan adanya kongkalikong antara Ketua DPR dengan pengembangnya sangat kuat," kata Uchok menanggapi munculnya alat-alat berat di kawasan Taman Ria, Selasa (20/10).
Menurut Uchok, keputusan Paripurna DPR periode lalu masih berlaku hingga kini. Keputusan itu pun belum dirubah atau dibatalkan karena untuk merubah hal itu maka diperlukan lagi keputusan paripurna yang baru yang membatalkan keputusan sebelumnya. Keputusan itu dibuat secara aklamasi oleh DPR periode lalu yang aritnya DPR sepakat dengan bulat menolak rencana pembangunan di kawasan tersebut.
"Sehingga aneh jika pimpinan DPR dalam hal ini Ketua DPR Setya Novanto membiarkan lahan itu kembali digarap bukan untuk lahan terbuka hijau karena ada alat berat di sana. Seharusnya seorang Ketua DPR, menjaga apapun yang sudah menjadi keputusan DPR. Lah ini kok dibiarkan? Apa dia tidak tahu? Rasanya aneh kalau Ketua DPR tidak tahu karena area Taman Ria Senayan ada di depan matanya. Apalagi dulu sempat beredar isu bahwa pengembangnya adalah salah seorang kader Partai Golkar tempat Setya Novanto juga bernaung
didalamnya," jelasnya.
Menurut Uchok, DPR harus bisa menjaga marwah dirinya jika tidak ingin terus diopinikan sebagai lembaga yang tidak baik. Dan ini menurutnya harus diawali dengan berkomitmen pada keputusan DPR sendiri. Bagaimana mungkin menurut Uchok kejadian ilegal di depan matanya tidak terlihat oleh DPR dan bagaimana bisa mengharapkan DPR melakukan tugas dan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah jika keputusan DPR sendiri tidak dijalankan oleh DPR.
"Kekonyolan ini jauh lebih parah dari pertemuan dengan bakal calon presiden AS, Donald Trump ketika lawatannya ke AS beberapa waktu lalu. Bagaimana mereka bisa melakukan tugas dan fungsi pengawasannya di luar sana, bagaimana mereka bisa diharapkan mengawasi pemerintah, jika keputusan mereka sendiri dilanggar. Lebih parahnya kejadian ini terjadi di depan mata dibiarkan saja. DPR ini jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat dan tidak komit pada keputusannya sendiri," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Setahun Pemeritahan Jokowi-JK, Bus Transjakarta Berhenti Operasi Jika...
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Sudi "Rumah Tangganya" Disetir, Ketua DPRD DKI Temui Ahok
Redaktur : Tim Redaksi