jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai NasDem Willy Aditya menilai rencana pencabutan jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam, tidak menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Belum lagi dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa, padahal ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam,” kata Willy dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (11/5).
Willy menuturkan penyatuan kepentingan di BP Batam penuh liku. Jokowi pun pada akhirnya mampu menyatukan kepentingan di lembaga itu, tetapi malah digugat pihak tertentu.
“Bagaimana mungkin penyatuan jabatan yang belum genap berusia dua tahun dan selama satu tahun ini Indonesia bergelut dengan pandemi, digugat dan disebut belum memiliki dampak apa-apa?" ungkap Willy.
BACA JUGA: Terobosan Jokowi di BP Batam Diusik, Irma Suryani Chaniago Protes
Menurut Willy, pandemi Covid-19 berdampak kepada perlambatan ekonomi di Kepri. Namun, solusi permasalahan itu bukanlah mencabut jabatan ex-officio.
“Bukan diusulkan untuk dicabut. Ini Jaka Sembung bawa golok namanya," ujar dia.
BACA JUGA: Wali Kota Batam Resmi Dilantik Jadi Ex-Officio Kepala BP Batam
Komisaris Independen PT Pelindo I Irma Suryani Chaniago memprotes langkah DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengusik terobosan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di BP Batam.
Hal itu menyusul langkah DPRD Kepri menyurati Presiden Jokowi yang pada intinya meminta jabatan ex-officio wali kota Batam sebagai kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dicabut.
Irma menegaskan usulan DPRD Kepri itu sebagai langkah mundur percepatan pengusahaan kawasan perdagangan bebas yang terukur dan bermanfaat bukan saja untuk masyarakat tetapi juga untuk pemerintah. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan