Bang Yorrys Minta Kemendag Libatkan DPD dalam Revitalisasi Pasar Rakyat

Senin, 25 Januari 2021 – 15:16 WIB
Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai. Foto: Humas DPD.

jpnn.com, JAKARTA - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyatakan bahwa pasar rakyat sangat dibutuhkan masyarakat di daerah.

Karena itu, komite menilai program revitalisasi pasar yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag) tepat, sehingga mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan.

BACA JUGA: Perbanyak UMKM Lewat Revitalisasi Pasar

“Langkah strategis di dalam negeri itu berupa pasar rakyat bisa kami jadikan pilot project," kata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat rapat dengar pendapat secara virtual dengan Kemendag, Senin (25/1).

Senator dari Papua yang karib disapa Bang Yorrys itu berharap koordinasi komitenya dengan Kemendag bisa ditingkatkan.

BACA JUGA: DPD Dukung Kemendag Revitalisasi 5.000 Pasar Tradisional

Mantan legislator dari Partai Golkar itu juga meminta supaya DPD bisa dilibatkan secara aktif dalam program revitalisasi pasar.

"Kami berharap koordinasi ini bisa ditingkatkan sehingga setiap kegiatan seperti pembuatan pasar agar kita bisa dilibatkan secara aktif. Nanti kami menempatkan personal yang akan berkomunikasi di Kemendag,” ucap Yorrys.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menganggap program Kemendag sudah on the track untuk kemaslahatan masyarakat.

Namun demikian, ia pun mempertanyakan kendala-kendala di lapangan.

“Kadang di tingkat pusat sudah benar, namun lapangan sering terjadi penyimpangan," tegasnya.

Karena itu, Puteh berharap berharap Kemendag bisa memberikan perhatian terhadap hal ini.

"Contoh di Aceh, ada pelabuhan yang ekspor cangkang sawit ke India namun hal itu dihentikan oleh Kemendag. Maka terjadi penumpukan di pelabuhan,” tutur Puteh.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan bahwa di Indonesia ada tujuh ribu lebih kecamatan.

Dia lantas mempertanyakan apakah di seluruh kecamatan sudah disiapkan program pasar ini.

“Menurut saya, pasar di kecamatan menjadi wajah kita. Apalagi, tujuh ribu lebih kecamatan, maka perlu ada progres pasar di kecamatan ini berapa tahun bisa terwujud,” tuturnya.

Anggota Komite II DPD Stafanus B.A.N Liow menilai seharusnya ada evaluasi terkait program pasar rakyat.

Seperti sudah sejauh mana capaian atau target pasar rakyat di tingkat provinsi.

"Terkadang di daerah banyak kepentingan politik, di mana program Kemendag diusulkan luar biasa tetapi ketika direalisasikan terbengkalai," katanya.

Menurutnya, pasar rakyat memang sangat penting di daerah karena meningkatkan perekonomian rakyat.

Bagitu juga kuliner, harus terencana sehingga diserahkan ke daerah tidak mubazir. Untuk itu Kemendag dan jajarannya perlu dimantapkan dulu program pasar rakyat ini,” jelas senator dari Sulawesi Utara (Sulut) itu.

Anggota DPD RI Provinsi Maluku Anna Latuconsina mengatakan salah satu fungsi Kemendag yaitu menjaga inflasi harga komoditas di pasar.

Menurutnya, Maluku terkenal dengan rempah-rempah, namun bagaimana pusat menjaga stabilitas harga itu bisa terkontrol sehingga tidak merugikan masyarakat.
“Harga rempah di petani sangat fluktuatif sekali. Maka bagaimana Kemendag bisa menjaganya,” terangnya.

Sekretaris Jenderal Kemendag Suhanto menjelaskan mandat Presiden Joko Widodo kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yaitu menjaga stabilitas harga terutama inflasi yang menjadi kinerja perdagangan dalam negeri.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan untuk membantu pelaku UKM perdagangan agar dapat masuk ke dalam pasar ekspor, dan memperbaiki struktur kerja dengan Balai Latihan Ekspor.

“Tentunya bagaimana Indonesia bisa menembus pasar non-tradisional dengan cara seperti perjanjian kerjasama atau kemitraan,” paparnya.

Suhanto mengatakan kegiatan dekonsentrasi Kemendag Tahun Anggaran 2021 akan meliputi pengembangan perdagangan dalam negeri.

Kemendag akan memfasilitasi kegiatan pasar murah, fasilitasi kegiatan pangan nusa, dan fasilitasi penyediaan data dan informasi perdagangan dalam negeri.

“Untuk pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri, kami akan optimalisasi ekspor daerah. Sedangkan penerima tugas pembantuan pembangunan atau revitalisasi sarana perdagangan pasar rakyat Tahun Anggaran 2021 meliputi 24 provinsi atau 107 kabupaten/kota,” ujar Suhanto. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler