jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan upaya pemerintah Indonesia mencapai target ambisius dalam pengurangan emisi karbon.
Berpidato di sesi Ministerial Talks COP26 di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11), Luhut Binsar menyerukan pentingnya penetapan target mitigasi yang lebih ambisius dalam mengurangi emisi karbon serta beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.
BACA JUGA: Jokowi Pertanyakan Peran Negara Maju Terkait Isu Perubahan Iklim
"Ini adalah tantangan baru bagi negara-negara pihak, yang itu berada di luar tanggung jawabnya, demi memenuhi NDC (kontribusi nasional) yang menjadi komitmen ke UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa," tegas Luhut Pandjaitan sebagaimana dikutip dari siaran pers di Jakarta, Selasa (2/10).
Luhut mengatakan, kondisi yang ada saat ini, NDC dari negara-negara pihak diyakini kurang mampu untuk menahan laju pemanasan global bahkan hingga melebihi 2 derajat celcius.
BACA JUGA: Janji Besar Pak Jokowi dan 100 Kepala Negara Setop Deforestasi
Pria kelahiran 28 September 1947 itu menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan Perjanjian Paris, perlunya upaya-upaya intensif serta investasi pada ekonomi rendah karbon berkelanjutan.
Dia mengatakan selama pelaksanaan COP26 di Glasgow, masyarakat dari seluruh dunia berkumpul dan mencari solusi untuk mempertahankan kenaikan suhu di bawah 2 derajat celsius, di atas tingkat masa pra-industri.
BACA JUGA: 5 Fakta Pencopotan AKBP Agus Sugiyarso Setelah Istrinya Bikin Heboh
"Kami telah melampaui suhu 1 derajat celcius dan Panel Antarpemerintah untuk Perubahan Iklim/IPCC telah mengingatkan bahwa suhu global harus dipertahankan agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat celcius," tambahnya.
Pemerintah Indonesia telah memperbarui target NDC-nya untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Luhut Pandjaitan menegaskan Indonesia telah siap mengurangi emisi antara 41-50 persen. “Dengan syarat adanya dukungan internasional yang cukup," sambungnya.
Luhut menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat tindakan-tindakan adaptif serta program konservasi mangrove dan gambut.
"Kami telah melaksanakan berbagai program untuk memperkuat ketahanan pesisir seperti pelaksanaan adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan kawasan pesisir, manajemen mangrove terintegrasi, serta pengendalian pencemaran laut," katanya.
Pemerintah Indonesia telah mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi jangka panjang kepada UNFCCC
"Yang akan memungkinkan Indonesia mencapai puncak emisi gas rumah kacanya pada tahun 2030 dan dengan cepat mengurangi tingkat emisinya untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau sebelumnya," jelasnya.
Menurut Luhut, mandeknya negosiasi kerja sama internasional dalam Pasal 6 Paris Agreement, dapat menghambat negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam memobilisasi pendanaan untuk target iklim yang lebih ambisius, selain kurangnya pendanaan karbon dari negara maju.
Namun demikian, Indonesia tidak akan tinggal diam dan menunggu hingga Pasal 6 dapat diberlakukan.
"Dengan bangga kami ingin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Perpres yang menetapkan kerangka nasional dalam melaksanakan NDC serta instrumen penentuan harga karbon,” katanya.
Luhut Binsar Pandjaitan berharap dengan keketuaan Indonesia dalam G20 tahun 2022 dapat menyukseskan pelaksanaan COP26 dan mendukung negara-negara berkembang memperoleh pendanaan iklim yang lebih komprehensif. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo