jpnn.com, JAKARTA - Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (Bangga Papua) yang diluncurkan pada 2017 menjadi salah satu solusi inisiatif pemerintah daerah setempat dalam menjawab berbagai tantangan.
Bangga Papua sendiri merupakan bantuan tunai yang menargetkan anak-anak asli Papua sejak lahir hingga usia empat tahun menggunakan dana otonomi khusus (Otsus).
BACA JUGA: Seru, Billy Ajak Menteri Suharso Joget Tarian Papua Bersama
Program ini bertujuan membantu meningkatkan asupan gizi bagi anak-anak selama 1000 hari pertama kehidupan mereka sebagai aset modal pembangunan manusia, khususnya untuk penurunan stunting dan
menyumbang pada penurunan angka kemiskinan dua digit di Papua. Penerima manfaat menerima transfer tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan per anak dengan pembayaran langsung ke rekening bank ibu/wali.
BACA JUGA: Menteri Bappenas dan Stafsus Presiden Berkomitmen Membangun SDM Papua
Program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai.
“Hingga Desember 2019, program telah menyalurkan Rp 121,5 miliar kepada total 31.917 anak dan 23.425 ibu/wali di tiga kabupaten tersebut,” kata Gubernur Papua Lukas Enembe dalam webinar tentang Bangga Papua, Senin (16/11).
Minister Counsellor Governance & Human Development Kedutaan Besar Australia Kirsten Bishop menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah memberikan bantuan teknis untuk pengembangan Bangga Papua melalui Program Kerja Sama Pembangunan untuk desentralisasi pemerintahan (KOMPAK) dan perlindungan sosial (MAHKOTA).
“Pemerintah Australia akan terus mendukung Indonesia dalam mengembangkan kebijakan dan program perlindungan sosial yang menjangkau semua kelompok rentan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan memilki tantangan geografis,” ujar Bishop.
Dalam dua tahun pelaksanaan, Bangga Papua telah menorehkan capaian yang cukup berarti dalam perbaikan mekanisme pelaksaanaan program perlindungan sosial.
Kabupaten pelaksana melakukan penyesuaian-penyesuaian pada proses pendaftaran, sosialisasi, pembayaran dan mekanisme operasional lainnya agar sesuai dengan konteks kearifan lokal masing-masing daerah.
Aplikasi Management Information System (MIS) Bangga Papua juga berhasil mendukung perluasan kepemilikan NIK di ketiga kabupaten lokasi program, dengan memberikan data kepada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Maliki menjelaskan, Bangga Papua merupakan contoh dari Indonesia.
Dia menambahkan, integrasi MIS Bangga Papua dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu dilakukan.
“Integrasi ini akan memungkinkan penerima manfaat BANGGA Papua untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan subsidi pemerintah lainnya dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan membentuk SDM unggul dan berdaya saing,” jelas Maliki. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil