jpnn.com, BANDUNG - Banggar DPR RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Jawa Barat pada Selasa (14/12/2021).
Kunker tersebut memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Barat, terutama dalam pengelolaan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pasca-pengesahan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (HKPD).
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kalbar Melebihi Nasional, Banggar DPR: Kami Apresiasi Ini
Pertemuan antara Banggar DPR RI dan seluruh kepala daerah di Jawa Barat juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
“Seluruh kepala daerah harus memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud,” kata Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat memimpin rapat Banggar DPR RI di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (14/12).
BACA JUGA: Kang Cucun Dukung Target Sejuta Lifting Minyak Indonesia, Tetapi ada Syaratnya
Cucun yang juga legislator Dapil Jawa Barat II itu mengungkapkan krisis multidimensi yang disebabkan oleh Covid-19 mengharuskan perlu memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, kebijakan fiskal yang sudah didesain oleh pemerintah pusat harus bisa diimplementasikan di daerah.
BACA JUGA: Prajurit TNI Beraksi di Pegunungan Bintang, Kepala Kampung Beri Pujian
Kang Cucun mengatakan Jawa Barat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.
Dia mengingatkan jangan sampai kabupaten/kota di Jawa Barat tidak bisa memanfaatkan keberadaan TKDD sehingga dana yang dialokasikan pemerintah pusat tersebut tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Oleh sebab itu, bupati/wali kota harus tetap update dengan perubahan kebijakan dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat agar pengajuan TKDD sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tata kelola yang baik.
Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menjelaskan pihaknya saat ini fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD.
Pada kesempatan tersebut dia UU mengungkapkan Jawa Barat ke depannya memiliki banyak rencana pembangunan yang memerlukan banyak bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kami berharap kunjungan Banggar DPR RI bisa melihat langsung proses pembangunan yang sedang berlangsung di Jawa Barat,” ujar Wagub Jabar.
Wakil Bupati Cirebon menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi pemkabnya.
"APBD Kabupaten Cirebon sudah tidak bisa lagi mencukupi untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat".
Selain itu, DAK yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cirebon, sering kali tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulyadi mengungkapkan banyak proyek pembangunan yang mangkrak di Jawa Barat, di antaranya proyek jalan Cisumdawu yang kemudian menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Termasuk juga pengelolaan tempat pariwisata dan akses jalan puncak yang berdampak kemacetan sehingga banyak keluhan dari masyarakat sekitar.
Anggota Banggar DPR RI dari FPKS Ecky Awal Mucharam menyampaikan instrumen fiskal baik yang ada di pusat dan daerah pada dasarnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan prioritas kebijakan bagi daerah. "Jangan sampai kebijakan pusat mengorbankan fiskal daerah untuk kepentingan jangka pendek dan tidak prioritas," ujar Ecky.
Untuk menjawab permasalahan yang disampaikan oleh kepala daerah di Jawa Barat, Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat mengatakan UU HKPD yang baru saja disahkan akan bisa menjawab permasalahan daerah selama ini.
Melalui empat pilar antara lain meminimalkan ketimpangan daerah, harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penguatan sistim perpajakan dan retribusi daerah. Oleh karena itu, ke depan TKDD akan lebih efektif untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menyampaikan stabilitas ekonomi Jawa Barat terjaga dengan baik. Keberadaan TPID sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich