jpnn.com, PONTIANAK - Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Syarief Abdullah Alkadrie mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang melebihi nasional.
Meski di tengah pandemi Covid-19, kata Syarief, pertumbuhan ekonomi Kalbar pada Triwulan III-2021 tumbuh 4,60 persen (year on year) atau lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,51 persen (yoy).
BACA JUGA: Sutarmidji: Jika Kepala Daerah Salah Mengambil Langkah, Maka APBD Terkuras HabisÂ
“Hal ini tentu kami apresiasi,” tegas Syarief saat memimpin tim Banggar DPR melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kalbar di Pontianak, Selasa (14/12). Hadir pula anggota tim Banggar DPR, antara lain, Cornelis, Maria Lestari, dan Boyman Harun.
Syarief juga menilai bahwa penyerapan anggaran di lingkungan Provinsi Kalbar cukup baik, sehingga pertumbuhan ekonomi di provinsi ini bisa melebihi nasional.
BACA JUGA: NasDem Kalbar Gelar Vaksinasi, Begini Pesan Syarief Abdullah Alkadrie
Lebih lanjut Syarief menjelaskan bahwa kunker Tim Banggar DPR ke Kalbar ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penyerapan anggaran pembangunan. Selain itu, lanjut dia, juga untuk mengetahui berbagai masalah yang dihadapi Pemprov Kalbar serta pemerintah kabupaten/kota di provinsi tersebut.
"Jadi, kami ingin mengetahui transfer dana dari pusat ke daerah, termasuk transfer dana desa. Bagaimana penyerapan dana tersebut untuk pembangunan apakah ada kendala atau tidak," paparnya.
BACA JUGA: Banggar DPR Mewanti-wanti Menteri Keuangan, Jangan Terlena!
Syarief menambahkan kehadiran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam kunker ini juga diharapkan dapat mengetahui lebih jauh dan menindaklajuti persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dalam penyerapan anggaran.
"Dengan demikian ke depan ada peningkatan transfer dan penyerapan anggaran pembangunan sehingga Kalbar bisa menjadi lebih baik lagi," kata legislator Dapil I Kalbar, itu.
Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan kunjungan Tim Banggar DPR dan Kementerian Keuangan merupakan momentum baik bagi Pemprov Kalbar untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi terkait penyerapan anggaran pembangunan.
Sutarmidji mengaku menyampaikan beberapa persoalan kepada Banggar DPR maupun Kemenkeu, antara lain, usulan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penyerapan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang mana volumenya ada di APBD sebesar 19 persen.
“Sementara, dana BOS itu langsung ditransfer ke sekolah, sehingga sangat memengaruhi penyerapan anggaran. Saya berharap dana BOS dapat keluar dari APBD,” kata Sutarmijdi.
Dalam kesempatan itu, Sutarmidji optimistis bahwa penyerangan anggaran Pemprov Kalbar pada tahun depan akan lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
"Dengan adanya perbaikan-perbaikan, saya berharap pada tahun depan semua dapat ditingkatkan terkait penyerapan dan pengelolaan anggaran sehingga pembangunan di Kalbar dapat lebih maju lagi," katanya. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy