Banggar DPR RI Minta Pemerintah Menyiapkan 9 Langkah Setelah PPN 12 Persen Berlaku

Selasa, 24 Desember 2024 – 16:37 WIB
Politikus PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyebut pemerintah sebaiknya menyiapkan sembilan langkah mitigasi agar rakyat tidak terdampak dari naiknya PPN menjadi 12 persen per Januari 2025.

Pertama, kata Said, pemerintah perlu menambahkan anggaran perlindungan sosial ke rakyat dengan penerima manfaat bukan hanya ke rumah tangga miskin, tetapi bagi rakyat rentan.

BACA JUGA: Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan

"Kemudian, memastikan program tersebut disampaikan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Ketua DPP PDI Perjuangan itu melalui keterangan persnya, Selasa (24/12).

Kedua, lanjut Said, pemerintah bisa memperluas cakupan subsidi BBM, gas, dan listrik yang bisa diterima rumah tangga kelas menengah. 

BACA JUGA: Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen

Ketiga, kata Said, pemerintah bisa memperluas pemberian subsidi untuk transportasi umum di berbagai wilayah setelah PPN 12 persen diberlakukan.

"Subsidi perumahan untuk kelas menengah bawah, setidaknya tipe rumah 45 ke bawah, serta rumah susun," kata dia menyarankan pemerintah untuk poin keempat. 

Berikutnya, kata Said, pemerintah bisa mempertebal bantuan pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi.

Termasuk, kata Said, pemerintah bisa melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit dua bulan sekali dalam rangka memastikan inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau pascaberlakunya PPN 12 persen.

"Memastikan penggunaan barang dan jasa UMKM di lingkungan Pemerintah. Menaikkan belanja barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya paling sedikit 40 persen menjadi 50 persen menggunakan produk UMKM dari hasil produksi dalam negeri," kata dia.

Kedelapan, kata Said, pemerintah bisa memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat kelas menengah. 

"Kesembilan memastikan program penghapusan kemiskinan esktrem dari posisi saat ini 0,83 persen menjadi nol persen di tahun 2025, dan penurunan generasi stunting dibawah 15 persen dari posisi saat ini 21 persen," ungkap Said. (ast/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR   PPN   PPN 12 Persen   UMKM   Ekonomi  

Terpopuler