jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memberi sinyal bahwa parpolnya mendukung kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelas menjadi 12 persen.
Sebab, kata Ketua Banggar DPR RI itu, kenaikan PPN menjadi amanat dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku pada 2021.
BACA JUGA: Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
"Kenaikan PPN sesungguhnya bukan peristiwa yang datang seketika," kata Said melalui keterangan persnya, Selasa (24/12).
Dia mengatakan DPR bersama pemerintah memang telah membahas APBN 2025 dengan asumsi target pendapat negara setelah pemberlakuan PPN 12 persen.
BACA JUGA: Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP
Nantinya, pendapatan negara dari asumsi PPN 12 persen untuk mendukung program strategis yang berpihak ke rakyat era Presiden RI Prabowo Subianto.
Semisal, kata dia, mendanai makan bergizi gratis yang membutuhkan dana sekitar Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis sebesar Rp 3,2 triliun, dan pembangunan rumah sakit lengkap di daerah Rp 1,8 triliun.
BACA JUGA: Dukung Kenaikan PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Lokot: Jangan Bebani Rakyat
Kemudian, untuk mendanai program pemeriksaan penyakit menular (TBC) Rp 8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun, sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun, serta lumbung pangan nasional, daerah dan desa Rp 15 triliun.
Menurut Said, program dari Prabowo itu sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan mendorong kesehatan inklusif.
"Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya program quick win di atas melalui dukungan terhadap APBN 2025," lanjutnya.
Namun, kata Said, PDIP memberikan beberapa catatan ketika memberi sinyal setuju terhadap kebijakan PPN 12 persen.
Semisal, negara perlu menyiapkan mitigasi terhadap perlindungan sosial ke rakyat, perluasan subsidi bbm, LPG, serta listrik, penambahan bantuan bagi transportasi umum, hingga pemberian rumah untuk kelas menengah bawah.
Termasuk, ujar Said, pemerintah perlu memberikan bantuan bagi pendidikan dan beasiswa perguruan tinggi.
"Melakukan operasi pasar secara rutin paling sedikit dua bulan sekali dalam rangka memastikan agar inflasi terkendali dan harga komoditas pangan tetap terjangkau," kata Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu. (ast/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
Redaktur : Elfany Kurniawan
Reporter : Aristo Setiawan