jpnn.com - KEBON SIRIH - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah mengembalikan hasil evaluasi atas RAPBD DKI 2015 ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari evaluasi itu memang ditemukan anggaran siluman.
"Setelah kita baca anggaran APBD yang diserahkan Kemendagri kepada kita sebagai tembusan DPRD, ini ada beberapa contoh permasalahan yang dibilang siluman," kata Ketua DPRD DKI, Praseyto Edi Marsudi dalam rapat badan anggaran di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/3).
BACA JUGA: Ahok Didesak Evaluasi Kerja Dirut PAM Jaya
Prasetyo yang juga ketua badan anggaran DPRD DKI itu lantas mencontohkan anggaran siluman yang muncul di APBD. Pertama adalah anggaran Rp 51,7 miliar untuk PD Dharma Jaya. Padahal, anggaran itu tidak pernah dibahas pada saat rapat banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). "Ini kita enggak kasih anggaran dan dia juga tidak minta kepada kita," ucapnya.
Kemudian suntikan dana untuk PT Ratax Armada sebesar Rp 5,5 miliar. Prasetyo mengatakan, anggaran itu padahal tidak disetujui oleh DPRD. "Enggak kita kasih karena perusahaan tersebut sampai detik ini enggak ada gunanya kita anggarkan. Jadi kita coret," ujarnya.
BACA JUGA: Ketua DPRD DKI Sebut Panitia Hak Angket Tak Perlu Panggil Ahok
Ada pula anggaran untuk PT Cemani Toka yang nilainya Rp 112,9 miliar. "Ini juga enggak ada pembahasan pada saat kita rapat banggar dengan TAPD, tapi di sini timbul," ucapnya.
Prasetyo juga membeber anggaran untuk PT Grahasahari Surya Jaya sebesar Rp 48,8 miliar yang sebenarnya tidak pernah dibahas dalam rapay banggar di DPRD DKI. "Kalau melihat PT ini kayak PT restoran padang. Saya enggak tahu juga di sini keluar senilai Rp 48,8 miliar," tuturnya.
BACA JUGA: ‎Ahok Sebut Total Anggaran yang Disisipkan Oknum DPRD Rp 40 T
Bahkan ada anggaran sebesar Rp 100,3 miliar untuk PT RS Haji Jakarta yang juga tak pernah dibahas dalam rapat banggar DPRD DKI dengan TAPD. Namun justru dalam APBD versi Pemprov DKI ada anggaran itu. "Di APBD saudara gubernur ini ada senilai Rp 100,3 miliar," ujarnya.
Prasetyo pun meminta agar Banggar DPRD DKI menanyakan soal anggaran siluman itu pada saat rapat dengan TAPD. "Nanti saya akan buat tim teknis dari setiap fraksi untuk membuat kesimpulan dari APBD versi Pemda hasilnya apa, temuan-temuannya," ujarnya.
Sementara anggota Banggar DPRD DKI dari Fraksi Nasdem Bestari Barus menyatakan, perusahaan-perusahaan yang diduga terkait anggaran siluman itu harus dihadirkan dalam rapat pembahasan. Hal itu penting untuk klarifikasi.
"Pihak-pihak terkait mungkin dapat dihadirkan, apakah mereka mengusulkan itu atau tidak, supaya clear. Kalau kita debat hari ini tidak ada TAPD di sini," tandas Bestari.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ‎Ahok Ungkap SKPD yang Bermain Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi