"Saat raker antara pemerintah dengan Banggar beberapa waktu lalu, kita pernah menyetujui kuota BBM subsidi 43 juta KL, tapi pemerintah malah menetapkan 40 juta. Demikian juga dengan harga ICP, Banggar tetapkan USD 110, tapi pemerintah USD 105. Jadi pemerintah jangan main-main, kami menetapkan postur APBN berdasarkan data," kritik politisi PDIP ini saat raker Banggar dengan Menkeu dan Menteri ESDM, Senin (26/3).
Menanggapi itu Menteri Keuangan Agus Martowardjojo mengatakan, perubahan atas kuota (volume) BBM bersubsidi karena adanya disparitas harga. Dengan volume BBM subsidi 40 juta KL di harga Rp 4500, akan menimbulkan penyimpangan.
"Di India BBMnya sudah mencapai Rp 11 ribu, Malaysia Rp 9400 per liter, sementara Indonesia masih tetap Rp 4.500. Kondisi ini akan memicu aksi penimbunan BBM, transaksi penjualan BBM ke luar negeri. Selain itu pengguna Pertamax akan beralih ke BBM subsidi," terangnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal BBM, Pemerintah Diminta Tak Pukul Rata
Redaktur : Tim Redaksi