jpnn.com - SAMARINDA - Pembangunan runway (landas pacu) Bandara Samarinda Baru (BSB) diusulkan Pemprov Kaltim agar dianggarkan dengan skema multiyears (tahun jamak). Meski begitu, permohonan tersebut belum sampai ke Karang Paci, Gedung DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Adam mengatakan, sejauh ini belum mengetahui perihal usulan Pemprov. Jika benar maka pengusulannya melalui komisi III yang membidangi infrastruktur. Diperlukan pembahasan di internal hingga akhirnya bila sepakat, disahkan melalui rapat paripurna DPRD.
BACA JUGA: Berdesakan, Balita Nyaris Tewas
“Tapi kalau benar multiyears, bisa dipastikan membebani APBD Kaltim. Padahal kalau diserahkan ke investor (konsorsium BUMN), tidak perlu lagi berpikir multiyears,” ucap Adam dengan heran, kemarin (26/7). Sebab dengan begitu, mengikat pemerintah dalam waktu dan pembayaran suatu pekerjaan.
Namun, dia belum mengetahui pasti pembangunan runway tersebut dibiayai secara penuh oleh lima BUMN atau tidak. “Itu harus diperjelas dulu. Saya menduga karena tidak 100 persen makanya diperlukan sharing dengan APBD Kaltim,” ujar politikus Partai Hanura itu. Pemprov Kaltim pun mesti segera mengomunikasikan soal itu kepada legislator di Karang Paci.
BACA JUGA: Idul Fitri Siap-siap Lampu Mati
Anggota Komisi III lainnya, Nicholas Pangeran, menambahkan masih menunggu usulan dari Pemprov. Dikatakan, berkenaan dengan defisit anggaran pada 2014, belum ada rencana menambah program pembangunan yang dianggarkan secara multiyears.
“Walaupun awalnya didanai investor, pola itu (turnkey project) juga ujung-ujungnya membebani pemerintah. Perlu pembahasan terlebih dulu di internal. Juga meminta penjelasan pemerintah,” terangnya.
BACA JUGA: Pasar Baru Rumbia Ludes
Menurut politikus Demokrat itu, tak kunjung rampungnya BSB lantaran tidak ada ketegasan pemerintah dalam menentukan investor yang membangun. Terbukti dua kali gonta-ganti investor dan nihil yang terealisasi.
Padahal beberapa waktu lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kunjungannya ke Samarinda akan mengerahkan lima BUMN untuk mengeroyok penyelesaian BSB. Dimaksudkan agar anggaran pemerintah tidak terbebani untuk membangun sisi udara. Biaya yang siap dikumpulkan lima BUMN ini disebut hampir Rp 1 triliun.
Adapun konsorsium lima BUMN terdiri atas Adhi Karya, Waskita Karya, Hutama Karya, dan Pembangunan Perumahan. Realisasi landasan bandara ini diwujudkan dengan pola turnkey project.
Pola ini mengatur pihak kontraktor mengikatkan diri dengan kontrak kerja, tetapi pemberi tugas membayar ketika pekerjaan selesai 100 persen. Dengan demikian, dalam hal ini pemenuhan pembangunan landasan dibiayai kontraktor namun dibayar Pemprov begitu selesai. (ril/far/k9)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penerbangan Delay, Citilink Infokan Lewat SMS
Redaktur : Tim Redaksi