jpnn.com - JAKARTA - Banyaknya warga perbatasan yang menyeberang dan memilih tinggal di Malaysia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan baru. Tak lama lagi pemerintah akan membangun wilayah perbatasan.
Rencana itu, kemarin (18/11) dibicarakan di tingkat menteri antara Mendagri Tjahjo Kumolo dengan Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Basuki Hadimoeljono di kantor Kementerian PU.
BACA JUGA: Harga BBM Bisa Naik Lagi
Pertemuan tersebut digelar sekitar satu setengah jam, dari pukul 13.00 hingga pukul 14.30. Selain kedua menteri, tampak juga Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko serta pejabat kedua kementerian.
Ditemui setelah rapat tertutup tersebut, Menteri PU Basuki Hadimoeljono menuturkan, pertemuan ini merupakan tindaklanjut rapat kabinet yang dilakukan Senin (16/11).
BACA JUGA: Infrastruktur - Konsumsi Jadi Unggulan Investor
Hasilnya, dalam rapat ini ada sejumlah proyek yang akan dilaksanakan dan melanjutkan yang telah dimulai. "Proyek itu kami terus matangkan, kecuali untuk yang sudah berlangsung, hanya perlu percepatan," terangnya.
Proyek-proyek tersebut di antaranya, pembangunan jalan nasional di Kalimantan Utara hingga Kalimantan Timur sepanjang 1.700 km. Untuk proyek jalan ini memang telah dimulai tahun lalu.
BACA JUGA: Mantan Menko Curiga Angka Kenaikan BBM dari Pesanan Bank Dunia
"Anggarannya setiap tahun perlu sekitar Rp 7 triliun, tapi ini untuk jalan diperbatasan. Bukan hanya jalan di Kalut-Kaltim," jelasnya.
Proyek lainnya, berupa pembangunan tujuh pos perbatasan yang tersebar di Entikong, Aru, Skouw, dan Nanga Badau. Lalu, ada juga proyek pembangunan rumah murah di kawasan perbatasan, targetnya untuk 2015 ada 1.000 unit yang dibangun.
Pembangunan rumah murah ini meliputi daerah, Aceh, Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. "Pada 2016 ada target pembangunan 2.500 unit," tegasnya.
Untuk pembangunan rumah ini ditujukan untuk masyarakat yang setiap harinya melintas batas negara. Di perbatasan, ada banyak warga Indonesia yang bekerjanya di negara tetangga.
"Kami akan memperhatikan mereka dan juga rumah itu bisa untuk pegawai negeri sipil (PNS) di perbatasan," ujarnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menargetkan wilayah perbatasan harus menjadi lebih baik dari pada negara tetangga. Sehingga, tidak ada lagi kesenjangan antara masyarakat di perbatasan dengan negara tetangga. "Itu yang diinginkan pemerintah," terangnya.
Sesuai data BNPP, ada 50 kecamatan dari 187 kecamatan yang terletak diperbatasan. Sebanyak 50 kecamatan itu diprioritaskan karena semua daerah yang paling parah infrastrukturnya. "Percepatan pembangunan harus dilakukan dalam setahun," tegasnya.
Namun, pembangunan perbatasan tidak akan berhenti hanya setahun ini, beberapa tahun kedepan pembangunan akan diupayakan menyentuh semua daerah perbatasan negara. "Semua akan diperhatikan," jelasnya. (idr/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Kenaikan Harga BBM, BI Rate Naik Jadi 7,75 Persen
Redaktur : Tim Redaksi