"Pemerintah sengaja menggandeng Fatayat NU menyukseskan program bantuan perumahan swadaya untuk orang miskin di Indonesia. Dengan adanya peran aktif badan otonom Fatayat NU, diharapkan dapat meningkatkan identifikasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan ini," kata Djan Faridz dalam sambutannya pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Miskin di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Rabu (16/5).
Diungkapkannya, saat ini masih terdapat banyak kelemahan dan kendala dalam program perumahan. Salah satunya keterbatasan anggaran APBN serta belum tersedianya data rumah tidak layak huni yang lengkap. Itu sebabnya, Kemenpera terus menggandeng kerja sama baik dengan instansi pusat, pemda, perusahaan, dan ormas.
"Kerja sama ini bertujuan mempercepat pembangunan perumahan swadaya bagi masyarakat miskin. Karena itu semua pihak sebaiknya ikut membantu masyarakat miskin yang ada di daerah dan lingkungan sekitarnya sebagai bentuk kepedulian sosial," ajaknya.
Politisi PPP ini membeber data, rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat miskin tapi tidak layak huni angkanya mencapai 4,8 juta unit. Kebanyakan dari mereka tinggal di daerah permukiman kumuh yang luasnya mencapai 57.800 hektare tersebar di seluruh Indonesia.
"Rumah mereka sebagian tidak memiliki jamban, tidak terlayani air bersih dan belum dialiri listrik. Sedangkan dari aspek hukum tanah tempat berdirinya rumah tersebut juga belum memiliki sertifikat tanda bukti hak atas tanah," tambahnya.
Ketua Umum Fatayat NU Ida Fauziah menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap program perumahan bagi masyarakat miskin. Apalagi banyak anggota Fatayat NU di daerah pedesaan yang tinggal di rumah tidak layak huni.
"Fatayat NU memiliki kader dari tingkat provinsi hingga pedesaan yang dapat ikut memberdayakan masyarakat. Karena itu, dengan bantuan perumahan yang dibangun negara, kader Fatayat NU bisa ikut berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi program tersebut," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebulan Tiba, 20 KA Bekas Jepang Belum Operasi
Redaktur : Tim Redaksi