"Pemerintah harus menyelesaikan dengan arif dan bijaksana. Banyak solusi yang bisa ditawarkan, tidak harus bersifat materi, tapi immateri juga bisa," kata Herman, saat memimpin rombongan Komisi IV DPR, meninjau pembangunan waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/10).
Politisi Partai Demokrat, itu mengatakan, bisa saja pemerintah memberikan kompensasi dengan program-program. Misalnya, nanti ketika waduk Jatigede itu jadi masyarakat dilibatkan dengan budidaya Keramba Jaring Apung (KJA). "Ini bisa dikhususkan bagi masyarakat yang terkena dampak, untuk mengelolanya," ujarnya. "Relokasi mereka dari tempat ini, kemudian sebagai alternatif income bangun KJA khusus masyarakat," tambahnya.
Masih menurut Herman, selebihnya bisa saja dijadikan kawasan wisata yang nantinya akan membuat masyarakat bisa berusaha dengan mendirikan tempat menjual makanan dan warung-warung. "Ini bisa jadi bagian alternatif untuk meningkatkan income masyarakat yang terkena dampak itu nantinya. Paling tidak kalau sekarang bisa dibangunkan perumahan dengan tipe 36," tegasnya.
Lebih jauh Herman mengatakan, potensi-potensi ekonomi yang ada di sekitar lokasi, harus ditingkatkan demi memberikan masyarakat kesempatan meningkatkan penghasilan. "Dengan ada waduk ini pasti jadi daerah wisata. Sekarang memang harus dizonasi," jelasnya.
Anggota Komisi IV DPR, Dewi Qoryati, mengatakan, permasalahan sosial yang terjadi terkait pembangunan waduk itu sudah dibicarakan solusinya. Menurutnya, sekarang ini tinggal kemauan bersama saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. "Semua harus berpikir untuk bisa menyelesaikan bersama. Saya rasa bisa," kata Dewi.
Seperti diketahui, waduk Jatigede yang dijadwalkan selesai 2012, akhirnya direncanakan dioperasikan pada Agustus 2013. "Kan perlu komisioning lima hingga enam bulan sejak difungsikan, kalau tidak ada masalah baru diresmikan 2014," kata Herman. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menelusuri Jejak Presiden Soeharto di Bungo
Redaktur : Tim Redaksi