JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dan Komisi VI DPR sepakat untuk menghapus kredit UKM para korban gempa Yogyakarta yang macet di bankan BUMN. Kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja antara Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR di Jakarta, hari ini (4/2).
"Kredit macet langsung saja dihapus dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," ujar Dahlan di depan Komisi VI DPR. Keputusan ini diambil untuk menindaklanjuti keputusan bersama antara pimpinan Komisi VI, Gubernur DIY, Staf Ahli Antarlembaga Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan perbankan di lingkungan DIY pada 11 Februari 2011 lalu.
Dahlan berharap mekanisme RUPS tersebut dapat segera disetujui agar pengembalian jaminan kredit bisa cepat. Dengan demikian, UKM di Jogja segera kembali hidup.
"Kebetulan Februari-Maret itu RUPS. Dan saya setuju bila kreditnya dihapuskan. Yang terpenting setelah ada keputusan penghapusan kredit, jaminan bisa segera dikembalikan dan agunan ini bisa dimanfaatkan," papar Dahlan.
Menurutnya, penghapusan kredit macet bagi korban gempa Jogja tak akan berpengaruh pada keuangan perbankan BUMN. Sebab, jumlahnya tidak begitu besar. Dan dengan adanya penghapusan kredit macet justru akan membersihkan keuangan BUMN dalam memperkecil NPL (Non Performing Loan).
"Malah menyehatkan karena buku yang sudah kotor bisa bersih. Piutang disita enggak ada disitu lagi, kalau ada kan harus bayar pajak. Mendingan dihapus," tukas Dahlan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menyambut baik mekanisme penghapusan kredit macet UKM Bank BUMN melalui RUPS. "Pembahasan ini sudah lama sekali dan alhamdulillah sudah kita sepakati bersama bahwa menghapus kredit macet UKM Bank BUMN korban bencana alam," kata Airlangga sembari mengetok palu tanda disahkannya keputusan dalam rapat kali ini.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, kredit macet UKM di bank BUMN saat ini antara lain Rp 2,19 miliar di Bank Mandiri, Rp 4,25 miliar di BRI, Rp 2,343 di BNI dan Rp 609 juta di BTN.
Khusus kredit macet akibat gempa Jogja, antara lain di Bank Mandiri sebesar Rp 15,125 miliar (214 debitur), BRI sebesar Rp 34,405 miliar (968 debitur), BNI sebesar Rp 63,843 miliar (158 debitur) dan BTN sebesar Rp 799 juta (4 debitur). (chi/jpnn)
"Kredit macet langsung saja dihapus dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)," ujar Dahlan di depan Komisi VI DPR. Keputusan ini diambil untuk menindaklanjuti keputusan bersama antara pimpinan Komisi VI, Gubernur DIY, Staf Ahli Antarlembaga Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan perbankan di lingkungan DIY pada 11 Februari 2011 lalu.
Dahlan berharap mekanisme RUPS tersebut dapat segera disetujui agar pengembalian jaminan kredit bisa cepat. Dengan demikian, UKM di Jogja segera kembali hidup.
"Kebetulan Februari-Maret itu RUPS. Dan saya setuju bila kreditnya dihapuskan. Yang terpenting setelah ada keputusan penghapusan kredit, jaminan bisa segera dikembalikan dan agunan ini bisa dimanfaatkan," papar Dahlan.
Menurutnya, penghapusan kredit macet bagi korban gempa Jogja tak akan berpengaruh pada keuangan perbankan BUMN. Sebab, jumlahnya tidak begitu besar. Dan dengan adanya penghapusan kredit macet justru akan membersihkan keuangan BUMN dalam memperkecil NPL (Non Performing Loan).
"Malah menyehatkan karena buku yang sudah kotor bisa bersih. Piutang disita enggak ada disitu lagi, kalau ada kan harus bayar pajak. Mendingan dihapus," tukas Dahlan.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menyambut baik mekanisme penghapusan kredit macet UKM Bank BUMN melalui RUPS. "Pembahasan ini sudah lama sekali dan alhamdulillah sudah kita sepakati bersama bahwa menghapus kredit macet UKM Bank BUMN korban bencana alam," kata Airlangga sembari mengetok palu tanda disahkannya keputusan dalam rapat kali ini.
Berdasarkan data Kementerian BUMN, kredit macet UKM di bank BUMN saat ini antara lain Rp 2,19 miliar di Bank Mandiri, Rp 4,25 miliar di BRI, Rp 2,343 di BNI dan Rp 609 juta di BTN.
Khusus kredit macet akibat gempa Jogja, antara lain di Bank Mandiri sebesar Rp 15,125 miliar (214 debitur), BRI sebesar Rp 34,405 miliar (968 debitur), BNI sebesar Rp 63,843 miliar (158 debitur) dan BTN sebesar Rp 799 juta (4 debitur). (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akuisisi Inalum Tersendat Nilai Buku
Redaktur : Tim Redaksi