jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menargetkan penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) bisa direalisasikan 100 persen pada akhir Oktober 2020 ini.
Untuk mewujudkan target tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos menyelenggarakan Rapat Evaluasi dan Percepatan Penyaluran BSB tahun 2020 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
BACA JUGA: Percepat Penanganan Stunting, Mensos Rumuskan Roadmap di Lintas K/L
"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri Sosial Juliari P Batubara, Bantuan Sosial Beras tuntas 100 persen di akhir bulan Oktober," kata Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto dalam rapat tersebut.
BACA JUGA: Warga Banyumas Turun ke Jalan, Tetapi Bukan Menolak UU Cipta Kerja
Karena itu, katanya, seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, Perum Bulog, Transporter dalam hal ini BGR Logistics dan DNR, juga SDM Program Keluarga Harapan (PKH) perlu mengoordinasikan percepatan penyaluran BSB sampai diterima oleh masyarakat.
BACA JUGA: Polisi Tangkap Syahganda Cs, Din Syamsuddin Bersyukur KAMI Panen Dukungan
Berdasarkan data, realisasi penyaluran BSB dari Gudang Bulog per 13 Oktober 2020 sudah 64 persen di seluruh Indonesia. Realisasi tertinggi berada di Provinsi Bali sebesar 99 persen. Namun masih terdapat beberapa provinsi yang realisasi penyalurannya di bawah 50 persen, di antaranya Kalimantan Tengah 46 persen dan Papua 45 persen.
"Dalam pelaksanaannya di lapangan pun masih sering terjadi kendala, seperti kondisi geografis, juga sinkronisasi data. Mudah-mudahan sinergi kita melalui rapat ini untuk evaluasi kendala dan merumuskan solusi bersama, sehingga bisa memperlancar penyaluran di lapangan," kata Edi.
Terkait SDM PKH di lapangan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan, baik koordinator wilayah, kabupaten, kota, kecamatan maupun pendamping PKH telah berusaha dengan maksimal dalam penyaluran BSB.
"Namun terdapat kendala terkait data yang berbeda antara data realisasi diterima KPM yang dilaporkan Pendamping PKH dengan realisasi beras yang disalurkan dari gudang. Kami mencermati ini harus disinkronkan," jelas Pepen.
Dia menambahkan bahwa kendala lain berupa keterbatasan geografis di beberapa wilayah berdasarkan evaluasi lapangan harus dipikirkan pendamping PKH dan transporter.
Sementara itu, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Triyana mengatakan bahwa Perum Bulog telah menyediakan beras untuk alokasi 3 (tiga) bulan di seluruh wilayah Indonesia.
"Per hari ini telah terealisasi 300.000 ton atau 64 persen dari pagu tiga alokasi. Dari diskusi kami dengan transporter, sisanya yaitu 150.000 ton insyaallah akan tersalurkan sebelum akhir bulan ini," ungkap Triyana.
BSB disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM PKH) dengan besaran 15 kg per bulan setiap KPM selama tiga bulan, yaitu Agustus sampai Oktober 2020. Bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH selama pandemi Covid-19.
Diketahui, rapat evaluasi iin berlangsung pada 14 - 16 Oktober 2020 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, dan diikuti secara virtual di berbagai wilayah di Indonesia.
Para pesertanya terdiri dari Kepala Dinsos Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala Kantor Wilayah Bulog, Perwakilan Transporter di Daerah (BGR Logistics dan DNR), serta Koordinator Wilayah/Kabupaten Program Keluarga Harapan (PKH).
Turut hadir dalam pembukaan Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, dan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar.(*/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam