jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Relawan Roy Maningkas menanggapi tuduhan bahwa bansos yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk intervensi untuk memenangkan pasangan nomor urut dua.
Roy menegaskan penyaluran bansos sejatinya merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyatnya. Oleh karena itu, dia mengaku bingung dengan sikap pihak yang menggiring penyesatan opini bahwa bansos itu merupakan cara Jokowi turun gunung memenangkan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Di Pasar Segiri, Anies Tegaskan Bansos Akan Ditambah
“Jujur kami bingung, kok bantu rakyat dicurigai? Program bansos kan tidak kali ini saja. Sudah beberapa kali dilakukan. Kenapa baru sekarang protes,” kata Roy Maningkas yang juga sebagai dewan Penasihat TIM 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama P rabowo (RJBBP) ini, Senin (15/1).
Roy menegaskan bahwa pembagian bansos dan Pemilu 2024 adalah hal yang berbeda sehingga tidak bisa dipolitisir oleh sebagian pihak untuk menyerang kebijakan Jokowi.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan pemilu. Bansos dilaksanakan memang karena masyarakat membutuhkan. Baik dampak covid-19 atau dampak dari el nino. Ini yang harus dipahami,” terangnya.
BACA JUGA: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana Korupsi Bansos ke Suami Jennifer Dunn
Menurutnya, bansos memiliki dampak positif, yaitu mampu memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat dari kemiskinan.
Selain itu juga membantu masyarakat untuk dapat mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu memberdayakan hidupnya.
BACA JUGA: Dedi Sebut Ganjar Capres dari Partai Wong Cilik Bakal Memperkuat Bansos
“Bansos buat rakyat, untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari," jelas Roy.
Terhadap tudingan bahwa pembagian bansos itu merupakan manuver presiden untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran dengan menggunakan APBN, Roy menganggap hal itu keliru dan tidak benar.
"Program bansos itu kan pasti melibatkan Kementerian Sosial yang menterinya itu ibu Risma dan paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan sosial. Kita tahu ibu Risma itu kader PDIP yang mendukung Pak Ganjar. Jadi kalau ada tudingan Pak Jokowi bermanuver ke paslon capres 02 itu engga benar, Logika yang dipakai terbalik karena itu kan program pemerintah. Kalau pak Jokowi mau berpikir ego ditahan saja bansosnya, nanti bisa dikira itu program dari menterinya PDIP, tapi kan tidak, sudahlah pakai pikiran dan hati bersih saja enggak usah tuduh tuduh," ujarnya.
Diketahui, dalam penyaluran bantuan sosial mendatang, pemerintah akan menggunakan data kementerian Koordinator Perekonomian bahwa jumlah penerima bantuan sosial terdata sebanyak 18,8 juta keluarga.
Tapi sebagai Menteri Sosial Risma belakangan tidak mengetahui asal-usul data tersebut.
Menurut Roy, hal ini menjadi pertanyaannya besar, apa saja yang dikerjakan Risma sebagai Menteri Sosial selama ini.
"Masa ibu Risma tidak tidak tau data penerima bansos, jadi selama ini apa aja kerjanya jadi menteri sosial" ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan bahwa program bantuan sosial atau bansos akan terus digelontorkan bagi warga yang membutuhkan. Ia juga mewanti-wanti agar penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.
"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.
Jokowi lalu meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia