jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan calon presiden nomor urut 3 pada Pilpres 2024 Ganjar Pranowo harus lebih lugas lagi dalam menyampaikan program-program bantuan sosial yang akan diberikan jika berhasil terpilih menjadi presiden.
“Kelas pemilih bawah lebih senang program yang langsung diterima seperti BLT (bantuan langsung tunai), Bansos (bantuan sosial), PKH (program keluarga harapan), dan lain-lainnya. Ganjar bisa saja mempromosikan menambah jumlah penerima dan jumlah nominal,” kata Dedi, Jumat (5/1/2024).
BACA JUGA: Cegah Politisasi, Penyaluran Bansos Harus Diawasi Ketat
Menurut Dedi, masyarakat Indonesia masih terbiasa dengan sesuatu yang instan. Asal dapat bantuan, urusan teknis itu belakangan.
“Masyarakat tidak tertarik dengan bagaimana cara mendapatkan keuntungan, mereka lebih senang langsung diberi,” sebut Dedi.
BACA JUGA: Soal Bansos dari Jokowi, Saleh PAN Beri Penjelasan Begini
Oleh karena itu, Dedi menyarankan Ganjar sebagai calon presiden dari partai wong cilik lebih lugas dan tegas menyampaikan program-program bantuan sosial jika terpilih menjadi presiden.
“PDIP seharusnya menggunakan ilustrasi yang tegas,” tegas Dedi.
BACA JUGA: Santri Ganjar Sat Set Bantu Warga Terdampak Banjir di Kota Sungai Penuh
Sebelumnya, Capres Ganjar Pranowo menegaskan dirinya akan tetap melanjutkan program Bantuan Sosial jika terpilih.
Ada begitu banyak Bansos yang diberikan pemerintah Indonesia. Ganjar ingin bansos ini lebih muda diakses lewat KTP Sakti.
"Kami hanya butuh satu kartu, yaitu KTP yang sudah dipegang setiap penduduk untuk menyalurkan bansos maupun untuk semua kebutuhan layanan masyarakat,” kata Ganjar.
Program yang sudah ada seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Kemudian, subsidi usaha produktif, Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM, dapat diakses dengan satu kartu, KTP Sakti.
Tidak Main-Main
Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai gagasan KTP Sakti dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai wacana yang apik.
Kendati demikian, Trubus mengingatkan gagasan tersebut akan banyak menemui hambatan dalam pelaksanaannya.
“Ya, bagus secara gagasan, cuma implementasinya sulit,” ujar Trubus.
Tantangan pertama, adalah waktu yang singkat dalam jabatan presiden dan wakil presiden yakni lima tahun.
Untuk menyatukan berbagai data penerima bantuan sosial dengan nomor induk kependudukan (NIK) juta butuh waktu yang tidak sebentar.
"Kepemimpinan cuma berjalan lima tahun, apa mungkin mengeksekusi satu kartu yang berisi banyak (data) kartu di DTKS,” ujar Trubus.
Trubus mengingatkan untuk mewujudkan KTP Sakti dibutuhkan upaya yang tidak main-main.
Sebab, kata Trubus, hal itu berkenaan dengan ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga yang saat ini mengampu program kesejahteraan sosial.
"Butuh kerja keras, energinya besar, dan kan (tantangan soal, red) ego sektoral. Belum lagi koordinasi antara pusat dan daerah," ujar Trubus.
Trubus juga menyebut saat ini masih ada kesenjangan dalam NIK. Banyak penduduk Indonesia yang belum mempunyai NIK.
Utamanya yang tinggal di wilayah pedalaman dan pinggiran.
"Selama ini, NIK pun selama ini belum bisa menjangkau," pungkas Trubus.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich Batari