jpnn.com, WASHINGTON - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).
"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan,” kata Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (20/9).
BACA JUGA: Kemensos Siapkan Enam Mobil Akses Atlet Asian Para Games
Dalam forum yang dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.
Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program. Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet).
BACA JUGA: Berkebaya Putih, Ni Balik Sekar Kini Bangga Telah Mandiri
Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.
"Pada awal diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah," terangnya.
BACA JUGA: Ungkap Sukses PKH, Indonesia Berbagi Resep dengan Meksiko
Dalam kesempatan tersebut, Harry juga memberi apresiasi kepada tim World Bank yang sejak 2007 telah intensif melakukan asistensi dalam proses pengembangan PKH melalui Program for Result (PforR). "Bersama World Bank, kami telah menyusun 9 DLI dan inisiatif baru PKH 2018", imbuhnya.
Berbagai inisiatif baru tersebut di antaranya yakni pembentukan Contact Center tahun 2017 sebagai media complaint handling, PKH sebagai episentrum untuk memastikan komplementaritas berbagai program lain, serta pengembangan penerapan Family Development Session (FDS).
"Tahun 2018, kami merekrut sebanyak 413 pekerja sosial supervisor untuk memastikan FDS diterapkan dengan baik bagi KPM, sehingga diharapkan mendukung capaian tujuan PKH,” tutur Harry.
"Presiden menilai PKH merupakan program yang efektif dalam penurunan kemiskinan, hal ini didukung oleh hasil penelitian BPS 2016 menunjukkan bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, PKH paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan program bantuan lain", tambah dia.
Doktor Ilmu Sosial Unpad ini memaparkan bahwa hasil kajian evaluasi dampak jangka panjang oleh World Bank dan NBER 2018, PKH berdampak penting dalam kesehatan dan pendidikan sejalan dengam CCT lain. Di antaranya peningkatan konsumsi perkapita 5-10 PP, peningkatan pengeluaran makanan protein 6,8 PP, 27 persen penurunan stunting dan pengurangan pekerja anak.
"Kalkulasi World Bank tahun 2016 menunjukkan Prospera Meksiko berhasil menurunkan kemiskinan nasional sebesar 1,8 persen dan 4Ps Filipina mengurangi 1,4 persen, hal ini menunjukkan implementasi program CCT menunjukkan dampak yang sama di seluruh dunia", ungkapnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Raker Perdana, Mensos: Targetnya Menurunkan Angka Kemiskinan
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh