jpnn.com - JAKARTA - Pengurus DPP Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono, membantah telah merusak proses rekonsiliasi dengan tetap menempuh jalur hukum pascaputusan Mahkamah Agung (MA). Kubu Agung memang sudah mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Nah, kini kubu Agung memberikan tawaran kepada DPP Golkar pimpinan Aburizal Bakrie (Ical) bila bersedia menempuh rekonsiliasi dengan menggelar Munas bersama atau Munaslub.
BACA JUGA: Soal Surat Edaran Kapolri, Jokowi Harus Belajar Dari Sejarah Soeharto
"Kami dapat menghentikan proses hukum bila kubu Aburizal Bakrie membuka diri menerima rekonsiliasi dengan menggelar Munas bersama. Apabila menerima proses rekonsiliasi dengan Munas bersama maka kami mencabut proses hukum yang berjalan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, Selasa (10/11).
Ace menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan proses politik dengan melakukan perundingan antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Sebab, semangat putusan MA menurutnya adalah rekonsiliasi. Dalam putusan MA tersebut, tidak ada klausul memerintahkan Kemenkumham untuk mensahkan Munas Bali.
BACA JUGA: Mertua SBY Dianggap Pantas Jadi Pahlawan Nasional
Oleh karenanya, Agung Laksono sebagai Ketum Golkar versi Munas Ancol terbuka untuk rekonsiliasi. "Kami mengakui bahwa Pak Agung sebagai ketua umum tidak dapat mengambil keputusan sepihak. Pembicaraan dengan Ketum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie harus disampaikan dalam rapat pleno atau harian," jelasnya.
Dia menambahkan, apapun pembicaraan yang terjadi antara Agung dan Ical akan dibahas dalam rapat DPP Partai Golkar. Karenanya terkait dengan upaya rekonsiliasi ini, Agung akan membahasnya dalam kerangka mekanisme organisasi.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Anggota DPR Minta Menteri BUMN Direshuffle, Apa Kata Rini Soemarno?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemekaran Daerah Jangan Emosional, Nanti Gagal Malah Galau
Redaktur : Tim Redaksi