jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra, PKS, dan PAN menolak Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.
Partai Gerindra menyatakan, sikap tegasnya itu bukan demi mencari simpati untuk pemilihan umum dan memuluskan langkah Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
BACA JUGA: Prabowo: Dari dulu Saya Nyapres Demi Bangsa Indonesia
“Sama sekali bukan. Kalau ternyata kami dapat simpati ya bukan salah dan bukan tujuan kami,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid menjawab JPNN, Kamis (26/10).
Wakil ketua Komisi VIII DPR itu menyatakan, Perppu Ormas ini bukan hanya masalah ormas Islam. “Tapi ini masalah untuk semua ormas,” tegasnya.
BACA JUGA: Gerindra Tolak APBN 2018, Ini Kritik Keras dari Misbakhun
Sodik menambahkan, ini bukan masalah antara Pancasila dengan Islam. Bukan pula antara pemerintah dengan ormas Islam.
Namun, Sodik menegaskan bahwa ini adalah soal kemunduran demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) seperti kembali ke era tahun 1970-an.
BACA JUGA: Pilkada Bekasi 2018, Partai Gerindra Siapkan Kejutan
“Ini adalah soal kewenangan pemerintah yang full otoritas untuk menilai dan membubarkan suatu ormas tanpa pengadilan,” ujar dia.
Menurut Sodik, sudah terbukti dalam orde sebelumnya bahwa kewenangan mutlak tersebut dengan dalih untuk selamatkan Pancasila sering digunakan secara subjektif oleh pemerintah.
Dia mengatakan, kalau lewat proses pengadilan tentu hasil atau penilaiannya akan berbeda. “Di sini beda penilaian pemerintah dengan penilaian pengadilan,” tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra: Presiden Tak Tertarik Lagi dengan Densus Tipikor
Redaktur & Reporter : Boy