jpnn.com, JAKARTA - Program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat berupa paket untuk keluarga yang terdampak virus Covid-19 di wilayah Jabodetabek menyisakan persoalan. Program Kementerian Sosial yang mulai dibagikan April lalu itu dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta, Billy Haryanto menyesalkan ada oknum yang memanfaatkan program bansos sembako ini.
BACA JUGA: Ini Evaluasi Pemerintah Dalam Penyaluran Bansos
"Dia membeli beras dari pengusaha beras tapi hingga kini belum dibayar. Alasannya macam-macam, sampai bilang belum dibayar pemerintah," kata Billy, Jumat (19/6).
Padahal, kata dia, jika oknum itu belum bayar, pengusaha beras kelimpungan lantaran tidak kesulitan membeli beras dari petani. Siapa oknum itu? Billy enggan menyebutkannya. "Yang jelas saya tahu namanya, gelarnya profesor. Kalau enggak beres, saya gigit. Saya akan lapor polisi," kata Billy.
BACA JUGA: Perum Bulog Salurkan Bansos Beras Presiden Tahap II Kepada 1,85 Juta Warga
Sebetulnya, kata dia, pengusaha beras sangat bersyukur dengan program bansos sembako karena membantu mereka di tengah krisis ekonomi. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan manfaat dari program itu. "Program itu menyerap stok beras anggota Perpadi," kata dia.
Menurut Billy, kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan bansos sembako di tengah pandemi corona sudah tepat. "Masyarakat butuhnya kebutuhan pokok agar bisa makan," kata dia.
BACA JUGA: Warga Babel Belum Terima Bansos, Padahal Jumlah Bantuan Cukup Banyak
Karenanya, ia dan pengusaha beras mendukung program itu agar sukses. "Rupanya ada oknum yang bikin masalah. Saya akan bawa persoalan ini ke hukum jika tidak asa itikad baik," kata pengusaha beras yang hobi badminton itu.
Pendapat senada disampaikan Hidayat, pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Menurutnya, banyak pedagang beras mulai mengandalkan penjualan bansos untuk menjaga omzet mereka.
Selain pemerintah pusat, pedagang PIBC juga bermitra dengan PD Pasar Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan beras bansos ini.
Sejumlah perusahaan, jelas Hidayat, datang ke PIBC dan menawarkan untuk memasok bansos kepada para pedagang.
Hanya saja, Hidayat menjelaskan, pedagang harus berhati-hati karena kini ramai penipuan oknum yang datang menawarkan kerja sama beras bansos tapi dengan nama pribadi, bukan instansi. Alhasil, pedagang berisiko mengalami kerugian seperti penundaan pembayaran.
Risiko ini jelas dikhawatirkan oleh pedagang karena para pedagang tak harus memutar kembali uang hasil penjualan beras bansos. "Kami harus pintar-pintar mencari mitra agar beras bansos ini bisa terjual," tandasnya.
Program bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek mulai disalurkan pada April lalu. Program pemerintah itu menyasar lebih dari 5 juta warga jabodetabek yang terdampak covid. Program berjalan selama 3 bulan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil