jpnn.com, BANYUWANGI - Pemerintah berencana meningkatkan jumlah penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan di kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Jawa itu.
Menurut Staf Khusus Menteri Sosial (Mensos) Masud Said, peningkatan jumlah penerima bansos itu merujuk data tentang penduduk tidak mampu di Banyuwangi. “Di Banyuwangi saat ini sebanyak 38 ribu lebih Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bansos nontunai dari Kementerian Sosial,” ujarnya pada pencairan bansos Program Keluarga Sejahtera (PKS) di Banyuwangi, Selasa (29/8).
BACA JUGA: Mensos Serukan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Kemanusiaan
Hanya saja, Masud belum bisa memastikan besaran penambahan jumlah penerima bansos di Banyuwangi. Dia hanya menegaskan bahwa penambahan itu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Seiring dengan tekad pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan maka pemerintah akan menambah jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat, red) di kabupaten ini,” tegasnya sebagaimana siaran pers Kemensos.
BACA JUGA: Dana Bansos dan Subsidi Bertambah, Anak Buah Prabowo Curigai Pemerintah
Lebih lanjut Masud mengatakan, KPM di Banyuwangi juga akan mendapatkan bansos lainnya dalam Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp 110 ribu rupiah per bulan. Harapannya, warga kurang mampu bisa lebih mudah mendapatkan beras sejahtera (rastra) berkualias.
“BPNT ini untuk melindungi kualitas beras sejahtera yang diterima oleh KPM,” tambah Masud.
BACA JUGA: Kemiskinan Vietnam Dikaitkan HUT Kemerdekaan RI, Parah nih!
Masud menegaskan, pemerintah menegaskan komitmennya pada pengentasan kemiskinan. Karena itu, politik anggaran dalam APBN 2018 juga akan difokuskan pada kebijakan pro-poor bagi rakyat yang rentan terhadap masalah kemiskinan.
Menurutnya, pemerintah saat ini melindungi 9 persen masyarakat termiskin melalui berbagai bansos. “Tekad pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia adalah terlihat dengan ditingkatkannya jumlah bansos di APBN,” tegasnya.
Selain itu, Kemensos juga terus menggulirkan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Melalui KUBE, pemerintah memberikan modal usaha.
“KUBE ini diharapkan bisa menjadi titik awal bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga tidak lagi tergantung pada bansos terus. Mereka harus bisa mandiri dengan demikian bisa keluar dan bisa dialihkan ke yang belum terkaver,” lanjutnya.
Sedangkan Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesra Pemkab BanyuwangiAgus Siswanto mengatakan, angka kemiskinan di daerahnya sejak 2010 hingga saat ini terus menurun. “Dari 20,9 persen warga miskin pada 2010, saat ini tinggal 8,7 persen dengan total penduduk 1,6 juta," ujarnya.
Karena itu dengan mengharapkan peningkatan jumlah penerima bansos bisa mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi. “PKH diharapkan bisa ditambah kuotanya,” ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bloomberg Sebut Khofifah Tokoh Perempuan Berpengaruh di Pemerintahan Jokowi-JK
Redaktur & Reporter : Antoni