DINAS Pengawasan dan Bangunan (P2B) Provinsi DKI Jakarta diduga bermain mata dengan pengembang hotel dan bangunan lainnya di Jalan Pluit Timur Blok L, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara. Sejumlah bangunan di kawasan itu, berdiri tanpa jelas perizinannya, dan tak tercantum di RT dan RW setempat. Selain itu, saluran di jalan utama menuju dan keluar permukiman warga, yang tinggal di lokasi tersebut juga ditutup sepihak.
"Terus terang warga kecewa dengan tindakan pemerintah daerah yang membiarkan pembangunan gedung tanpa izin yang jelas. Sebab, warga menanggung akibatnya karena akses menuju tempat tinggal mereka menjadi tertutup," ujar Ketua RT 11 RW 09 Pluit, Jakarta Utara Edi Gunawan, Minggu (1/4).
Menurut Edi, warganya juga mengeluhkan tindakan pengembang yang melakukan peninggian jalan satu lajur menuju akses permukiman warga. Bahkan, satu lajur jalan yang merupakan fasilitas umum harus berkurang untuk digunakan akses gedung pengembang.
Sebagai Ketua RT, sambung Edi, tidak bisa berbuat banyak atas kejadian yang menimpa warganya. Bahkan bangunan yang ada di lokasi itu ada yang berdiri tanpa ada kejelasan dari pihak pemerintah provinsi.
"Di sini memang aneh. Bisa muncul bangunan tinggi seperti kantor dan apartemen namun tidak diketahui masuk RT dan RW mana. Makanya kami bingung gedung itu masuk wilayah mana," ucapnya.
Ketua RW 09 Pluit, Linus,juga mengatakan, tidak bisa berbuat banyak dalam membantu warga membuka dan menutup akses ke permukiman. Pemprov DKI memiliki wewenang dalam menegur pengembang agar tidak mengambil fasilitas umum untuk kepentingannya.
Dinas P2B dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta seharusnya bertindak tegas atas penyerobotan jalan itu oleh pengembang. Parahnya lagi terdapat sejumlah gedung di linglungan RW 09 yang sudah dinyatakan P2B akan dibongkar karena gagal kontruksi tak pernah direalisasikan.
"Ada gedung diatas 10 lantai di pinggir jalan menuju permukiman warga dibiarkan miring. Warga khawatir gedung itu roboh dengan sendirinya dan mencelakai warga," tutur warga yang enggan disebutkan namanya.
Ia menduga ada persekongkolan antara pengembang dengan oknum pejabat di Dinas P2B. Hal itu dapat terlihat di lapangan bahwa unit itu terkesan diam saja.
Linus meminta gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo turun tangan menangani permasalahan itu. Menurutnya hanya gubernur yang bisa menyelesaikan masalah itu karena aparaturnya tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu masalah yang sangat merugikan warga RW 09 Pluit itu.
Sementara itu, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, Putu Indiana belum banyak berkomentar terkait masalah itu. Ia mengaku belum mengetahuinya. "Kami akan cek dulu, kalau memang benar pasti akan ada tindakan," tandasnya. (wok/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hendak Sambangi Saudara, Tewas Terserempet Kereta
Redaktur : Tim Redaksi