jpnn.com - jpnn.com - Ketua Pansus Rancangan undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) Lukman Edy menegaskan Presidential Threshold 0 persen pada pilpres 2019 akan menjadi bahasan dalam rapat dengan KPU, Jumat (13/1) sore.
Dengan ketentuan tersebut, pilres bisa diikuti banyak pasangan capres-cawapres. Konsekuensinya, bisa memunculkan biaya yang tinggi dan rawan kericuhan. Hal ini yang akan dibahas secara khusus di Pansus.
BACA JUGA: Antisipasi Calon Tunggal di Pilpres 2019
Sebelum rapat pembahasan Pemilu dengan KPU di Gedung Nusantara II, DPR RI, Jumat (13/1) sore, dia sempat menyebutkan langkah antisipasi itu.
"Sebelumnya kan disebut, kalau calon pasti banyak dengan threshold 0 persen. Kemudian itu menimbulkan banyak biaya, rawan konflik, prosesnya juga akan high cost," katanya.
BACA JUGA: Gerindra Mau Prabowo Lagi, Ini Kata Anak Buah Megawati
Namun, dengan mekanisme membuat rambu-rambu tertentu, maka kekhawatiran itu bisa ditekan.
“Misalnya, lanjut dia, dengan membuat putaran I biasa saja, dibuat rambunya, nanti di putaran II-nya baru dibuat atraktif dan lebih gebyar," ungkapnya.
BACA JUGA: Maruarar: Jokowi dan Prabowo Masih Tak Tergantikan
Artinya, ada aturan pembatasan media kampanye saat putaran I, kemudian masa kampanye diperpendek.
Setelah memasuki putaran II, saat calon sudah tinggal dua orang, baru masa kampanye dipanjangkan, media kampanye dibuat seataraktif mungkin.
"Kemungkinan kisruh, panas bisa dibatasi dengan rambu-rambu yang dibuat," tandasnya. (dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nasib Prabowo di Tangan Anies-Sandi
Redaktur & Reporter : Muhammad Amjad