ACEH UTARA - Pelayanan kesehatan bagi masyarakat pemegang kartu JKA, Jamkesmas dan Jampersal di Aceh Utara secara umum dinilai masih minim.
Bahkan cenderung buruk, salah satu faktor utamanya, masih banyak oknum dokter yang bekerja tidak sesuai aturan alias nakal sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik.
“Hal itu berdasarkan hasil pantauan saya selama masa reses, seperti banyak kasus dokter yang membuat resep obat yang tidak ada dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) bagi pasien JKA atau jaminan kesehatan masyarakat lainnya,” ucap Fauadi Sulaiman Sekretaris Komisi F DPRA, kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), kemarin.
Kata dia, kondisi itu membuat keluarga pasien miskin terpaksa mengeluarkan dana, padahal bila sesuai dengan DPHO bisa didapatkan dengan gratis. Selain itu, sebutnya, tingkat mentalitas dokter, perawat atau bidan dalam menangani pasien miskin terutama pasien JKA perlu dievaluasi kembali.
Apalagi, banyak warga mengeluh minimnya perhatian para tenaga medis saat mereka menjalani rawat inap, atau kurangnya tindakan medis disaat dibutuhkan.
“Tenaga medis yang ditempatkan di Puskesmas di kawasan pedalaman, jarang masuk dan banyak berdomisili di perkotaan, hal ini tentunya menghambat pelayanan medis kepada masyarakat setempat yang sangat membutuhkan pengobatan, termasuk mendapat rujukan ke rumah sakit,” ujarnya lagi.
Dia bersama enam anggota dewan dari DPRA lainnya menjalani reses mulai 23 sampai 28 Maret. Hasilnya, dijumpai sejumlah persoalan dilapangan terutama sarana jalan, pendidikan dan kesehatan akan dijadikan bahan evaluasi di rapat dewan nantinya. (sir)
Bahkan cenderung buruk, salah satu faktor utamanya, masih banyak oknum dokter yang bekerja tidak sesuai aturan alias nakal sehingga masyarakat tidak terlayani dengan baik.
“Hal itu berdasarkan hasil pantauan saya selama masa reses, seperti banyak kasus dokter yang membuat resep obat yang tidak ada dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) bagi pasien JKA atau jaminan kesehatan masyarakat lainnya,” ucap Fauadi Sulaiman Sekretaris Komisi F DPRA, kepada Rakyat Aceh (Grup JPNN), kemarin.
Kata dia, kondisi itu membuat keluarga pasien miskin terpaksa mengeluarkan dana, padahal bila sesuai dengan DPHO bisa didapatkan dengan gratis. Selain itu, sebutnya, tingkat mentalitas dokter, perawat atau bidan dalam menangani pasien miskin terutama pasien JKA perlu dievaluasi kembali.
Apalagi, banyak warga mengeluh minimnya perhatian para tenaga medis saat mereka menjalani rawat inap, atau kurangnya tindakan medis disaat dibutuhkan.
“Tenaga medis yang ditempatkan di Puskesmas di kawasan pedalaman, jarang masuk dan banyak berdomisili di perkotaan, hal ini tentunya menghambat pelayanan medis kepada masyarakat setempat yang sangat membutuhkan pengobatan, termasuk mendapat rujukan ke rumah sakit,” ujarnya lagi.
Dia bersama enam anggota dewan dari DPRA lainnya menjalani reses mulai 23 sampai 28 Maret. Hasilnya, dijumpai sejumlah persoalan dilapangan terutama sarana jalan, pendidikan dan kesehatan akan dijadikan bahan evaluasi di rapat dewan nantinya. (sir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Negara Telan Dana Rp538 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi