jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pengadaan PPPK 2022, berbagai masalah masih terjadi. Banyak guru honorer yang lulus PPPK belum mendapatkan SK, padahal NIP sudah diterbitkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, menurut Ketua Badan Khusus Forum Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (FHPGRI) Jawa Timur Nurul Hamidah, sebagian besar Pemda menetapkan kontak kerja satu tahun bagi PPPK 2021.
BACA JUGA: 23 Tahun Jadi Guru Honorer, Ibu Ini Senang Meski Terima SK PPPK
Hal ini menjadi pembahasan utama FHPGRI bersama PGRI Jatim dalam rapat koordinasi.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Nurul, terungkap banyak sekali permasalahan di Jatim. Itu karena banyak guru honorer yang melaporkan belum menerima SK PPPK tahap 1 dan belum terima gaji.
BACA JUGA: Kabar Gembira dari Menag Yaqut Untuk Seluruh Guru Non-PNS, Hamdalah!
"Ini yang menjadi pertanyaan kami, kendalanya ada di mana," kata Nurul kepada JPNN.com, Jumat (17/6).
BK FHPGRI mencoba menggali informasi dari berbagai kabupaten/kota hingga provinsi.
BACA JUGA: 6 Program Prioritas BKN Pada 2023, Ada soal Seleksi CASNÂ
Faktanya, cukup banyak yang sudah dikontrak per 1 Februari 2022, tetapi SK PPPK belum di tangan. Kondisi tersebut membingungkan BK FHPGRI dan PGRI Jatim.
"Ini kawan-kawan risau semua, karena seleksi PPPK 2022 sudah di depan mata, tetapi masih banyak yang belum diangkat," ucapnya.
Nurul hanya berharap ada solusi bagi guru honorer yang sudah lulus PPPK 2021. Jangan sampai mereka nasibnya menggantung.
BK FHPGRI berharap Pemda secepatnya bisa memberikan SK PPPK kepada para guru. Ini agar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN). (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad