jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi menilai, perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin di bidang demokrasi dalam satu tahun terakhir, banyak menghadapi pemutarbalikan informasi alias hoaks.
Akibatnya, pemerintah terasa kedodoran.
BACA JUGA: Jokowi Masih Menghadapi 2 Guncangan, Hal Buruk Harus Segera Diperbaiki
"Misalnya, aksi penangkapan terhadap pelanggar-pelanggar ITE, begitu dengan mudah dibalikkan sebagai aksi pemberangusan terhadap demokrasi. Padahal kan kenyataannya tidak demikian," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (29/10).
Dosen di Universitas Indonesia ini mengemukakan contoh lain, yakni penanganan terhadap aktivis Veronica Koeman yang menurutnya melecehkan kedaulatan bangsa.
BACA JUGA: Dahlan Iskan, Rizal Ramli, dan Susi Pudjiastuti Diharapkan Masuk Kabinet Jokowi-Maruf
Namun justru rezim Jokowi dinilai melanggar HAM oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
"Padahal, pola penanganan aparat keamanan saya kira sampai saat ini masih cukup soft," ucapnya.
BACA JUGA: Mawar Dijemput Teman Pria dari Rumah, Dibawa ke Bedeng, Lalu Digilir, Begini Kronologinya
Demikian juga terhadap penanganan terhadap aksi-aksi demo menolak UU Cipta Kerja.
Ari menilai aparat masih melakukan pendekatan yang humanis dan tidak dengan kekerasan terhadap demonstran.
Sayagnya, hal-hal tersebut dengan mudah berbalik, sehingga kesannya pemerintah mengabaikan demokrasi.
"Sekali lagi, saya kira ini kegagalan tim komunikasi Istana dan menteri kominfo memberi penjelasan yang gamblang mengenai langkah Istana dalam penegakan demokrasi," pungkas Ari. (gir/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Ken Girsang