jpnn.com, JAKARTA - Banyaknya kepala daerah yang terjerat OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik mempertanyakan penyebabnya. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sempat menyinggung komitmen partai partai lama terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Menanggapi hal tersebut, ahli Hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Bayu Dwi Anggono mengatakan, partai politik harus mulai mengurangi praktik dinasti politik.
BACA JUGA: Awas Hoaks! Surat Palsu KPK Sebut Pak Tito Jadi Tersangka
Hal itu dianggapnya akan melanjutkan atau melindungi kepala daerah sebelumnya yang notabene adalah keluarga dari para calon.
"Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget, orang populer diangkat tapi ga dilihat integritas dan kapasitasnya," jelasnya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (27/10).
BACA JUGA: KPK Bakal Bantu Polresta Depok Garap Kasus Nur Mahmudi
Akibatnya, Bayu menilai, calon yang akhirnya terpilih malah tidak mengerti tugasnya sebagai kepala daerah. "Saat menjabat tidak memahami tugas fungsi sebagai kepala daerah, cenderung kemudian menyalahgunakan wewenang," ujarnya.
Dia menilai partai juga harus berani menolak politik uang untuk mengurangi kecenderungan korupsi kepala daerah.
BACA JUGA: Pengakuan Gubernur Irwandi tentang Steffy Si Model Cantik
"Partai politik ini kan seringkali menghalalkan segala cara agar calon itu menang dalam Pilkada. Termasuk praktik money politic," jelasnya.
Bayu menegaskan, partai politik harus membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang memang berintegritas dan berkapasitas.
"Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PSI Tsamara Amany bicara tentang 'dosa-dosa' partai yang sudah lama berdiri. Setidaknya ada dua 'dosa' partai lama yang disebutkan Tsamara.
Pertama, Tsamara menyinggung soal komitmen partai lama terhadap pemberantasan korupsi. Kedua, soal proses rekrutmen partai lama tak jauh dari kata 'mahar politik'.
"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10). (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Tahun Jokowi, PSI: Rakyat Miskin Ikut Rasakan Pembangunan
Redaktur & Reporter : Adil